Home / Opini / KAMPUS MENOLAK OMEK, MELANGGAR ATURAN, BENARKAH ?

KAMPUS MENOLAK OMEK, MELANGGAR ATURAN, BENARKAH ?

Oleh: Buhori, M.Pd

Saat di perjalanan pulang dari tempat kerja sore kemarin, saya sempat bertemu dengan iring-iringan mahasiswa yang berjumlah sekitar puluhan dengan membawa bendera berlambangkan salah satu organisasi kemahasiswa di Indonesia. Saat itu, saya kira mereka akan melakukan demo atau mungkin semacam pertemuan akbar lah. Malam harinya, saat nyantai di rumah sambil membuka HP, saya sempat tersentak tatkala membaca salah satu media online yang mengabarkan adanya salah satu perguruan tinggi di Mempawah, melarang atau tepatnya tidak memberikan akses kepada salah satu Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus (OMEK) untuk melakukan aktivitas di dalamnya.

Sebagai bagian dari warga Mempawah, saya jadi tertarik dengan isu ini. Ada apa sebenarnya yang terjadi? Akan tetapi, jelas saya tak ingin terlalu jauh menelisik akan apa yang terjadi di balik berita itu. Sebab persoalan tersebut saya kira hanya sekedar dinamika dalam berorganisasi dan mengelola perguruan tinggi, yang dapat diselesaikan dengan kepala dingin sambil ngopi. Sehingga tak perlulah orang lain mencampuri urusan rumah tangga “tetangga sebelah”.

Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini, sekali lagi tanpa bermaksud sedikitpun ikut _cawe-cawe_ dalam polemik ini, saya tertarik melihat pada persoalan; benarkah perguruan tinggi dapat dianggap melanggar regulasi keorganisasian di Indonesia tatkala mereka membatasi akses Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus (OMEK) ke dalam kampusnya?

*Regulasi Kemahasiswaan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi*

Sejak bulan Oktober tahun 2018, Kementrian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (KEMENRISTEKDIKTI) telah menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila Dalam Kegiatan Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi yang menggantikan Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi nomor 26 terbit tahun 2002.

Permenristekdikti ini selanjutnya menjadi acuan terhadap legalitas keberadaan ormawa dan termasuk Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus (OMEK) untuk beraktivitas di lingkungan internal kampus, karena dianggap mampu mengahalau faham radikalisme.

Apakah regulasi ini sekaligus mewajibkan perguruan tinggi untuk menerima seluruh OMEK dan memberikan ruang untuk beraktivitas di lingkungan kampus ?

Guna menemukan jawaban dari persoalan ini, mari kita pahami bersama poin-poin penting yang terdapat dalam PERMENRISTEKDIKTI RI NO 55 tahun 2018 ini, yang hanya terdiri dari 5 pasal.

_Pertama_, Pasal 1 ayat (1); Perguruan tinggi bertanggung jawab untuk melaksanakan pembinaan ideologi Pancasila bagi mahasiswa dalam kegiatan kemahasiswaan di perguruan tinggi.

_Kedua_, Pasal 3 ayat (1); Perguruan tinggi dapat membentuk organisasi kemahasiswaan yang secara khusus memiliki fungsi sebagai wadah pembinaan ideologi Pancasila. Ayat (2); Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada pemimpin perguruan tinggi. Ayat (3) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kegiatan kemahasiswaan *dapat melibatkan dan/atau bekerja sama dengan organisasi kemahasiswaan ekstra perguruan tinggi* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (4) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melakukan kegiatan politik praktis di perguruan tinggi.

_Ketiga_, Pasal 4; Ketentuan mengenai organisasi dan keanggotaan organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatur dalam peraturan pemimpin perguruan tinggi.

Membaca pasal per-pasal yang tertuang dalam peraturan menteri di atas, belum ditemukan adanya klausul yang secara tegas menyatakan bahwa pihak kampus dilarang membatasi pemberian akses terhadap OMEK tertentu. Arahan pemerintah yang tersurat secara tegas adalah perguruan tinggi bertanggungjawab melaksanakan pembinaan ideologi pancasila bagi mahasiswa, dan dalam pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara membentuk organisasi kemahasiswaan secara khusus, atau dengan melibatkan dan atau bekerjasama dengan OMEK.

Regulasi di atas juga mengisyaratkan adanya otonomi perguruan tinggi dalam mengelola lembaganya sendiri. Pengakuan ini nampak jelas tertuang pada pasal 4, dimana pemerintah, dalam hal ini Kemenristekdikti, menyerahkan sepenuhnya teknis pembinaan ideolologi pancasila bagi mahasiswa dan keterlibatan organisasi mahasiswa di dalamnya kepada pemimpin perguruan tinggi.

Otonomi pengelolaan perguruan tinggi secara eksplisit juga dapat ditemukan pada UU No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. Pada Bagian Kelima pasal 62 ayat 1 dinyatakan; Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma. Ruang lingkup otonomi pengelolaan ini selanjutnya dijabarkan dalam pasal 64 ayat 1 2 dan 3, yang secara tegas menyatakan otonomi perguruan tinggi meliputi bidang akademik dan nonakademik. Bidang nonakademik meliputi pelaksanaan organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana.

Dengan mengacu pada dua regulasi di atas, setidaknya bisa ditarik kesimpulan bahwa pelibatan OMEK sebagai wadah pembinaan ideologi Pancasila di perguruan tinggi lebih bersifat opsional, dan seandainya mau melibatkannya pun, tidak ada kewajiban kampus untuk mengakomodir semua OMEK yang ada di Indonesia.

Pun demikian, sebagai lembaga yang tidak hanya menanamkan kemampuan akademik dan pembelajaran di kelas, perguruan tinggi hendaknya bisa bersikap lebih bijak, dengan memberikan ruang bagi para mahasiswanya untuk dapat memilih media berekspresi dan melakukan pendewasaan diri melalui organisasi-organisasi yang ada, selama organisasi tersebut masih memiliki kesesuaian ideologi dan kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

27Aidil Asy Syaja’ah, Raden Mas Udin dan 25 lainnya3 Komentar1 Kali dibagikanSukaKomentariBagikan


Check Also

PW JRA Kalbar Gelar Pelatihan Bektogur di Kapuas Hulu

Kapuas Hulu – NU Khatulistiwa, Pengurus Pimpinan Wilayah Jam’iyyah Ruqyah Aswaja Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama …

Tinggalkan Balasan

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com