fbpx
Home / Opini / Dekonstruksi Kesadaran Gerak Sosial di Tengah Wabah

Dekonstruksi Kesadaran Gerak Sosial di Tengah Wabah

Oleh Arief Adi Purwoko, S.Fil., M.Sc.

Akademisi IAIN Pontianak

Covid-19 Sebagai Diskursus Sistemik

Novel Coronavirus (2019-nCoV) tidak hanya menyisakan roman heroik para pahlawan medis yang berjuang pada garda terdepan penahan laju pandemi, melainkan juga menyimpan nota potensi bom waktu bagi peradaban manusia. Pada babak awal drama pandemi, gagasan atas kebijakan “lockdown” menjadi wacana paling lekat di telinga masyarakat dan sebagian lebih kecil membekas dalam kesadaran intelektual. Kebijakan tersebut pada dasarnya dimunculkan sebagai bentuk upaya preventif atas fenomena menjamurnya penyebarluasan virus yang dewasa ini telah mampu menjelma menjadi bencana bagi umat manusia di seluruh dunia.

Bencana tersebut berupa penyakit yang secara awam dipahami sebagai penyakit pernafasan mematikan atau secara resmi oleh World Health Organization (WHO) disebut dengan corona virus desease 2019 (Covid-19). Meskipun demikian, ide atas kebijakan tersebut tidak begitu saja dengan mudah dapat diimplementasikan, menuai pro dan kontra disertai argumentasi multiperspektif antar ahli. Alhasil hingga artikel ini selesai ditulis, kebijakan lebih diarahkan kepada anjuran “social distancing” dengan kadar hukum lebih lunak.

Secara definitif, lockdown merupakan suatu bentuk kebijakan pemerintah tertentu yang berisikan ajakan, anjuran, bahkan perintah politis bermuatan hukum mengikat warga negaranya, untuk membatasi gerak individu dalam kegiatan interaksi sosial. Bahkan wujud kebijakan tersebut secara lebih ketat berbentuk larangan kepada warga negara untuk keluar rumah. Tentu saja setiap kebijakan memiliki resiko bersifat sistemik di lingkaran semestanya, bersifat struktural, dan dinamik. Narasi kasuistiknya, bagaimana Covid-19 tidak hanya bergerak dan berdampak terbatas pada bidang kesehatan, melainkan secara luas menjalari bidang-bidang kehidupan lebih kompleks seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan-keamanan.

Contoh konkret kebijakan dalam konteks praksis, Italia misalnya, pendekatan kebijakan diambil hingga pada taraf unjuk kekuasaan: yakni negara melibatkan otoritas keamanan dan pertahanan dalam pemahaman lebih represif untuk membatasi gerak sosial dalam masyarakat. Alasannya jelas, virus telah menjalar dan memakan korban dalam jumlah besar di seluruh pelosok wilayah kekuasaan. Kondisi tersebut memaksa pemerintah untuk tidak lagi menolerir segala bentuk aktivitas penyebab perkembangan dan pembentukan ekosistem virus. Dalam pemahamanan geopolitik, fenomena Covid-19 di Italia tidak lagi eksis sebagai entitas sektoral bidang kesehatan saja, melainkan secara dinamis berkembang menjadi wacana mendesak dan berpengaruh terhadap pandangan geostrategi negeri pizza tersebut.

Tidak dapat dipungkiri, pembatasan gerak sosial akan menyisakan ekses negatif bagi nilai perekonomian di suatu wilayah, terutama pada tingkat ekonomi mikro, atau bahkan mendekonstruksi ritus ideologis masyarakat. Dapat dibayangkan, dengan masifnya aktivitas karantina diri maka asumsi pasar akan berangsur bergerak pada kurva negatif, permintaan pasar jatuh bebas, terlebih bagi mereka yang bekerja di sektor informal akan menemui potensi gagal produksi. Belum lagi dampak ongkos sosial yang semakin mahal ditandai dengan merebaknya realitas imajiner seperti hoax, pseudosains, dan isu-isu sejenis. Bahkan dinamika realitas sosio-ekonomi telah menunjukkan gejalanya, sebagaimana konsep “the invisible hand” Adam Smith yang menggerakkan hasrat konsumsi masyarakat, terlihat pada kasus “panic buying” di beberapa daerah di Indonesia setelah ditetapkannya  Covid-19 dalam status siaga bencana.

Hingga pada narasi tersebut, Covid-19 kemudian dapat didikotomikan sesuai dengan sifat kesemestaan wacananya, yakni sebagai eksisten entitas sekaligus universal. Pembahasan dalam perspektif lebih unik, merujuk pada masalah yang berakar dari diri virus itu sendiri, termasuk di dalamnya disparitas antara kecepatan penularan penyakit berbanding absensi vaksin pencegah atau obat penyembuhnya, merupakan entitas wacana ilmu kedokteran, biologi molekular, atau disiplin rumpunnya.

Di sisi lain, kecepatan penyebaran penyakit yang menimbulkan efek disparitas pada taraf lebih tinggi, yakni kesenjangan aksesibilitas antara kemampuan negara dalam mengantisipasi potensi korban, akibat ekonomi-sosial ditimbulkan, dan berbagai kompleksitas lain, telah menempatkan Covid-19 dalam kerangka wacana universal. Urgensi tersebut seharusnya melibatkan pembahasan multidisipliner sehingga diharapkan suatu visi kemanusiaan berupa simpulan konstruktif bagi kemaslahatan umat.

Dekonstruksi Gerak Sosial

Rangkaian peristiwa di atas seharusnya dapat diletakkan sebagai gugus indikator sumber pengetahuan empiris, dan untuk selanjutnya layak dirujuk dalam upaya pengelolaan kebijaksanaan pemahaman. Tentu saja dengan tetap mempertimbangkan aspek aksiologis kemanusiaan disertai dengan perhitungan skala prioritas matang. Hal tersebut dilakukan agar pembahasan atas wacana kebijakan terhadap pandemi Covid-19 tidak melebar menjadi isu destruktif.

Solusi yang dapat diajukan sebagai alternatif pemecahan terhadap masalah yang melibatkan komponen geostrategis negara tersebut adalah dengan mendekonstruksi pemaknaan atas kesadaran gerak sosial itu sendiri. Kebijakan lockdown akan sangat sulit diterima oleh masyarakat oleh karena semata-mata pemaknaan terhadapnya secara peyoratif berubah menjadi “keterpenjaraan” diri di dalam rumah yang diakibatkan oleh represi kekuasaan negara. Apabila makna tersebut yang menguasai alam bawah sadar masyarakat, maka pemerintah atau pihak pemangku kepentingan harus mampu menjelaskan istilah lockdown tersebut bersamaan dengan adjektiva pembangun makna bersifat konstruktif.

Meminjam konsep filsafat analitik pascamodern yang dipopulerkan oleh Jacques Derrida (1930-2004), “dekonstruksi” ditujukan kepada upaya pembongkaran terhadap kemapanan pemaknaan simbol dan bahasa (analitik) yang melekati kesadaran manusia. Dekonstruksi istilah gerak sosial dalam konteks bencana wabah justru membatasi gerak persinggungan fisik yang bermuara pada jalinan sosial, bertentangan dengan pemaknaan yang selama ini melekati kesadaran masyarakat umum, sebagaimana aktivitas jabat tangan, berpelukan atau aktivitas fisik lain.

Gerak sosial tersebut kemudian dapat diarahkan kepada aktivitas akal budi, melibatkan segenap instrumen ruhiyah meliputi rasa, karsa, dan cipta, untuk memproduksi konsep gerak sosial baru. Pelibatan terhadap aktivitas fisik dilakukan seminimal mungkin, dan semaksimal mungkin aktivitas sosial memanfaatkan asas perwakilan (representatif), baik menggunakan instrumen teknologi, maupun sistem representatif non instrumentalis yang dijalankan dengan konsep tertentu. Adapun konsep dekonstruksi yang dimakaksud dapat diimplementasikan dalam penjelasan-penjelasan di bawah ini.

Pertama, mengembalikan titah kebijakan sebagai sarana pemutus rantai pandemi: diperlukan kesadaran dan ikhtiar kolektif untuk “tetap beraktivitas di dalam rumah”, sebagai upaya karantina mandiri sekaligus menjadi bentuk perlawanan bagi ekosistem coronavirus. Kebijakan tidak akan menemui tujuannya apabila segelintir entitas masyarakat masih bersukarela menjadi agen penyebar virus dengan cara terus bergerak di kerumunan tanpa alasan yang memadai. Upaya lokalisasi terhadap gerak pertumbuhan virus akan menjadi lebih sulit untuk dijangkau karena gejala infeksi pada organ tidak dapat dideteksi melalui pengamatan kasat mata, vis a vis tingginya peluang penularan di kerumunan. Dalam aspek ini dibutuhkan kekuasaan negara yang mengikat, sehingga kepatuhan kolektif dapat terjaga.

Kedua, dekonstruksi gerak sosial menjadi alternatif penanggulangan krisis. Tidak selamanya posmodernisme menciptakan kerusakan tatanan masyarakat. Peradaban kontemporer memungkinkan manusia untuk membentuk struktur sosial berjarak fisik. Secara lebih eksplisit, gerak sosial dapat diatur dengan teknologi informasi dan komunikasi (ICT). Daerah yang minim fasilitas dapat memaksimalkan unsur suprastruktur kemasyarakatan seperti pemangku adat atau membentuk pamong sosial berjangka waktu tertentu untuk berperan menjadi jembatan informasi dan komunikasi antar warga, tentu saja dengan kawalan pengawasan medis yang memadai. Alternatif komunikasi sosial dapat dilakukan dengan banyak cara, selama asasnya bersifat representatif, sehingga pembiayaan terhadap ongkos sosial, sebagaimana anggaran kesehatan misalnya, dapat lebih terkontrol, efektif dan efisien.

Ketiga, dekonstruksi gerak ibadah sosial melalui Jaring Pengaman Sosial (JPS) mandiri. Jaring tersebut merupakan suatu ikatan sabuk sosial yang menjamin kalangan masyarakat tertentu untuk dapat mengonsumsi kebutuhan primer. JPS tersebut dapat mulai diaktivasi oleh masing-masing individu dengan berbagai atribut sosialnya, seperti halnya warga negara atau umat pemeluk agama, dengan mempercayakan sebagian hartanya kepada badan mandiri atau badan yang dibentuk oleh pemerintah, sebagai bentuk “ibadah harta” untuk kepentingan khalayak. Dalam kasus lebih eksplisit, Islam sebagai contoh, telah mengenal konsep “baitul mal“, yakni bagaimana suatu rumah besar terpadu mampu mendistribusikan harta untuk kesejahteraan umat. Pada kondisi krisis ini, peran setiap warga negara sangat diharapkan untuk dapat mengaktivasi JPS mandiri tersebut, mengingat setiap warga negara memiliki tingkat kemampuan ekonomi berbeda. Singkat kata, dibutuhkan suatu jaminan atas distribusi dan kemampuan konsumtif kebutuhan pokok bagi masyarakat yang tidak dapat melakukan aktivitas produksi selama kebijakan lockdown dijalankan.

Keempat, fokus dan konsistensi pemerintah itu sendiri terhadap pemutusan jaring pandemi Covid-19. Secara konsisten pemerintah menjalankan produk hukumnya, dan secara konsekuen terdapat anggaran terpadu yang dialokasikan secara khusus untuk mendukung berjalannya program hingga tujuannya tercapai. Untuk masalah anggaran belanja negara yang dikeluarkan untuk operasional program, secara mutlak harus dapat diakses dan diawasi secara ketat oleh masyarakat luas.

Skema tersebut tampak utopis bagi sebagian kalangan. Apa yang perlu digarisbawahi adalah pandemi atau wabah apapun secara ilmiah selalu taat pada waktu, bersifat sementara, dan dapat dijelaskan melalui skala nominal serta deskripsi grafik berupa tanda panah naik-turun. Hasil riil membutuhkan upaya nyata. Semakin lama wabah tersebut melanda, semakin rusak tata kehidupan masyarakat. Meminjam anekdot milenial: “kini saatnya melawan tanpa harus bergerak di kerumunan”.

Dekonstruksi atas kesadaran gerak, terutama gerak sosial menjadi sutradara sekaligus aktor utama pada rangkaian drama wabah sosial, sesuai konteksnya. Novel Coronavirus, sebagaimana awal penamaan sebelum perubahan menjadi simbol Covid-19, memang seperti halnya novel sastra yang mampu mempengaruhi kehidupan bahkan peradaban manusia. Simpulan memadai bagi artikel ini adalah lebih baik bergerak di rumah untuk kemaslahatan, dalam kesementaraan waktu, daripada harus terus terjebak pada perdebatan tanpa pangkal. Satu hal yang dirindukan oleh tatanan, yakni kehidupan normal kembali melalui rekonstruksi pascabencana tanpa menunggu lebih lama.

Check Also

Satgas Gugus Tugas GP Ansor Penanganan Covid-19 dan LazisNU Melawi Peduli Anak Yatim

MELAWI – NU Khatulistiwa, Menjelang Hari Raya Idul Fitri, Jum’at (22/05) Satgas Gugus Tugas GP …

Tinggalkan Balasan

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com