Home / Opini / Islam, HAM, dan Problem Selangkangan

Islam, HAM, dan Problem Selangkangan

Oleh: Zainur Rifki

Mahasiswa Pendidikan Agama Islam IAIN Pontianak / Pegiat PARKIRAN

Islam jika dilihat dari kacamata sejarah merupakan agama yang lahir ketika Nabi  Muhammad SAW. Menerima wahyu pertama kali ketika berkontemplasi di gua Hira. Kemudian wahyu tersebut kita kenal sebagai Al- Qur’an dan menjadi rujukan primer bagi pengamal ajaran islam. Semua agama syarat dengan konsep ketuhanan( Aqidah), ketetapan ibadah(Syari’at) dan ketentuan sosial(Muamalah). Layaknya agama lain, dalam Al- Qur’an tiga aspek tersebut menjadi pokok ajaran islam, al-Qur’an menjelaskan konsep ketuhanan, Syari’at dan Muamalat.

Dalam konep Ketuhanan, islam meyakini bahwa tuhan adalah dzat yang Esa atau dapat dikatakan islam sebagai penganut Monoteisme. Konsep ke-Esa-an merupakan doktrinitas yang hadir di beberapa kitab suci  diturunkan oleh Allah sebelum al-Qur’an dan nabi Ibrahim adalah bapak monoteisme yang menjadi leluhur bagi para nabi penerima Wahyu. Selain itu pembawa ajaran islam yakni Khatam al- Nabiya’ diyakini sebagai nabi pembawa wahyu penutup untuk menyempurnakan wahyu-wahyu sebelumnya.dapat disimpulkan bahwa ajaran ke-Esa-an tuhan dalam al-Qur’an adalah upaya menegaskan kembali bahwa agama yang fitri adalah Monoteisme karena nabi Adam sebagai Abul Basyar juga  penganut Monoteis. Ke-Esa-an tuhanlah esensi dari Islam itu sendiri, Allah hanyalah sebutan bagi yang Esa itu sendiri. Masyarakat Nasrani dan Yahudi yang “terarabisasi” juga menyebut tuhan dengan panggilan Allah [sayyed Husen Naser: (3) 2003]

Begitu juga dengan konsep Muamalah dan ketentuan hukum , Islam tidak hanya mengajarkan nilai-nilai universal melainkan juga nilai-nilai yang lebih bersifat individual seperti pernikahan dan larangan menyakiti diri sendiri seperti bunuh diri. Artinya selain sebagai agama yang fitri atau manusiawi, islam juga menjunjung tinggi hak asasi manusia seperti hak berinteraksi, hak Individu dan hak hidup. Tak heran apabila islam dijadikan sebagai semangat perjuangan kaum-kaum revolusioner untuk membebaskan diri dari prilaku penjajahan seperti yang pernah dilakukan hadratussyekh K.H Hasyim As’ary dan santri Tebuireng kala itu. Sedangkan bagi Gerakan revivalis teks agama merupakan ajaran yang perlu dipertahankan kemurniannya, begitu juga bagi gerakan islam Modern, islam merupakan semangat menuju pembaharuan. Dari berbagai corak gerakan islam, islam adalah nilai dasar yang perlu diperjuangkan meski berbeda garis dan corak gerkan dalam berjuang. Hal ini menunjukkan bahwa Internalisasi nilai agama telah berhasil mereka laksanakan, karena dengan internalisasi nilai agama dapat membentuk espresi yang agamis seperti yang dilaksanakan mujahid islam diberbagai gerakan.

Perkenalan terhadap Islam harus dilaksanakan sejak dini agar mampu mencetak kader yang islami, maka dari itu perlu terciptanya suatu masyarakat yang mampu ber ‘amar ma’ruf nahi mungkar. Di negara modern terbentuknya suatu kebiasaan ‘amar ma’ruf nahi mungkar membutuhkan otoritas pemerintah, maka dari itu perlu diciptakan hukum yang radikal yang bersifat mengikat seperti sanksi terhadap pelaku zina.

Zina merupakan prilaku yang tidak di ridhai islam dan apabila di langgar adalah akan memperoleh konsekuensi berat sebagai penyucian diri dari tindak dosa besar tersebut. Namun dalam sistem politik negara modern yang menganut konsep Trias Politica menyerahkan kewenangan ini kepada majelis hukum yang sah, tentunya sebelum diadadili perlulah ditetapkan undang-undang yang mempidanakan  pelaku zina agar pemerintah mampu menghakimi secara langsung pelaku tindakan tersebut. Bisa dikatakan untuk memperkuat keajegan ajaran islam membutuhkan otoritas pemerintahan suatu negara agar hukum syari’at yang ada bermata dua, hukum kenegaraan dan hukum agama.

 Bebrapa pekan yang lalu Indonesia digegerkan oleh meme dan foto seorang gadis peserta demo membawa segulung karton bertuliskan “selangkanganku bukan milik negara”, ini merupakan wujud ekspresi penolakan oleh oknum mahasiswa terhadap RUU KUHP yang konon katanya akan memberikan sanksi pidana kepada pelaku zina. Dengan dalih negara terlalu mengurusi hal yang sifatnya privat dan melanggar hak asasi manusia yakni hak kebebasan menyalurkan kebutuhan biologisnya mengingat sexs adalah kebutuhan dasar manusia. Perlu dipertegas kembali bahwa Indonesia merupakan negara yang berazaskan Pancasila yang salah satunya adalah ketuhanan yang maha Esa. Penulis beranggapan bahwa memenjarakan pelaku zina adalah manifestasi dari ajaran agama dan termaktub dalam kitab suci juga merupakan aktualisasi syari’at dalam bentuk hukum positif. Lantas jika negara mengeluarkan kebijakan yang bersifat mengatur kepribadian dalam hal ini dianggap melanggar HAM, lantas bagai mana dengan islam?, apakah islam Juga melanggar HAM karena bertindak sama?, mari kita renungkan bersama!.

OKI menegaskan Dalam deklarasi OKI di Mesir pada tahun 1990, bahwa HAM merupakan bagian dari syari’at islam. Sebagai mana disampaikan pada beberapa paragraf sebelumnya bahwa Islam adalah benteng dari kemanusiaan itu sendiri. Tidak benar apabila agama terlalu mengurusi hal yang bersifat privat lantas dituduh sebagai pelanggar HAM. Perlu diingat kembali Pembelajaran kewarga negaraan di bangku sekolah beberapa tahun silam, bahwa HAM digolongkan sebagai berikut.

  1. Hak asasi pribadi
  2. Hak asasi ekonomi
  3. Hak asasi politik
  4. Hak asasi hukum
  5. Hak asasi sosial budaya
  6. Hak asasi peradilan

Enam butir penggolongan HAM diatas masih terlalu abstrak untuk kita telan, dan sebagai umat beragama kita mesti menggunakan agama sebagai lentera penerang bagi konsep HAM di atas. Ya, jika kita definisikan HAM adalah hak yang paling asas yang dimiliki sejak manusia itu lahir, maka agamalah yang memberikan hak itu. Kata Diin atau agama memiliki persamaan makna dengan Dainun yang artinya adalah hutang kemudian Dapat disimpulkan lahirnya kita kedunia ini adalah sesuatu yang perlu dibayar. Manusia digambarkan sebagai Sosok yang miskin secara ekonomi, politik bahkan miskin dari sisi ontologis. Sebelumnya manusia tidak mempunyai eksistensi (termasuk HAM) dan tuhan memberikan itu, tak hayal hak dan kewajiban kita juga tuhan tentukan sedemikian rupa termasuk  menentukan Vagina mana yang boleh kita setubuhi.

 Menjadi kewajiban manusia untuk menghambakan diri sebagai upaya menebus apa yang telah tuhan berikan walaupun sejatinya tuhan tak menginginkan itu. Agama dan aturannya hadir bukan sebagai pengkerdil bagi HAM melainkan sebagai pemurni bagi manusia, untuk mengingatkan jati diri mereka yang sebenarnya agar tetap dalam fitrahnya sebagai hamba. Mungkin argumentasi seperti ini bertentangan dengan Gerakan kemanusiaan populer barat. Bagi mereka kebebasan adalah hal prinsip bagi manusia dan harus dijaga, jika manusia tanpa kebebasan maka hilanglah esensi mereka sebagai manusia. Namun mereka lupa bahwa eksistensi mereka diciptakan tuhan, dan tuhan juga yang memberikan hak kepada mereka. Negara juga merupakan unsur penting dalam penegakan kemanusiaan, untuk menjaga kemanusiaan tetap utuh maka negara mesti menggunakan kebijakannya untuk memberikan sanksi bagi para pelaku tindakan tak manusiawi seperti prilaku zina. Wallahu a’lam

Check Also

Banom NU Mempawah Siap Sukseskan Hari Santri Nasional 2019

MEMPAWAH – NU Khatulistiwa, Badan Otonom Nahdlatul Ulama Kabupaten Mempawah gelar persiapan agenda hari Santri …

Tinggalkan Balasan

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com