Home / Opini / Polemik Usulan Pahlawan Nasional Sultan Hamid II

Polemik Usulan Pahlawan Nasional Sultan Hamid II

Oleh: Ali Akhbar A.R.L

Kandidat Doktor Studi Islam UIN Sunan Kalijaga / Pengurus PKC PMII Kalbar

Polemik ilmiah yang berlangsung di Kal-Bar khususnya Yayasan Sultan Hamid II Foundation, mengenai pengusulan calon Pahlawan Nasional atas nama Sultan Hamid II (alm. Sultan Syarif Hamid al-Qadrie).

Sebenarnya ada 3 (tiga) calon yang di usulkan oleh Pemerintah Provinsi Kal-Bar melalui TP2GD (Tim Peneliti Pengkaji Gelar Daerah) yaitu:

  1. Almarhum J.C Oevaang Oeray
  2. Almarhum Sultan Syarif Hamid al-Qarie
  3. Gustirani Pangeran Natakusuma

Karena yang diangkat issue sekarang ialah calon Pahlawan Nasional atas nama Sultan Hamid II, maka yang ada dikepala saya langsung otomatis melihat Perundang-undangan yang berlaku sekarang tentang UU No 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Jika dilihat pada Pasal 1 misalnya yang disebut dengan ‘Gelar’ adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang yang telah gugur atau meninggal dunia atas perjuangan, pengabdian, darmabakti, dan karya yang luar biasa kepada bangsa dan negara. (baca: ayat 1)

Merujuk pada Pasal ini, secara sepintas saya meyakini bahwa Sultan Hamid II memang pantas diberi ‘Gelar’ oleh Presiden sebagai penghargaan negara. Karena beliau memang seorang perancang Simbol Garuda Pancasila, itupun atas perintah khusus Presiden Soekarno kepada beliau yang saat itu diketahui sebagai federalis. Sekalian setelah itu memang beliau mengajukan tim perancang lambang negara, disebutlah panitia lambang yang diketuai oleh Muhammad Yamin dengan anggota Palaupessi, Ki Hajar Dewantara, Muhammad Natsir, dan R.M.Ng Poerbatjaraka (data lepas).

Jadi, yang membuat Lambang NKRI Garuda Pancasila tidak hanya dibuat oleh Sultan Hamid II. Karena memang banyak masukan juga dari tim perancang Lambang Negara, seperti pada tanggal 8 Februari 1950 sebuah rancangan pertama Sultan Hamid II ditolak oleh panitia Lambang Negara oleh Muhammad Natsir terkait Tangan Garuda yang memegang Perisai dan R.M.Ng Poerbatjaraka juga keberatan mengenai buku ekor yang berjumlah 7 (tujuh) helai. Akhirnya rancangan Hamid diterima pada tanggal 10 Februari 1950, atas banyak masukan dari Lambang Negara.

Singkatnya, setelah itu Lambang Negara dengan Simbol Garuda Pancasila disempurnakan kembali oleh Soekarno dengan memberikan jambul dan dilukis ulang oleh Dullah (pelukis Istana Negara), seterusnya disempurnakan lagi oleh Dirk Ruhl atas permintaan Hamid dengan menyempurnakan kaki Garuda menjadi terlihat dan di ajukan tanggal 20 Maret 1950. Dullah pun yang seorang pelukis Istana Negara, melukis ulang kembali untuk disempurnakan kembali dan sampai sekarang banyak dipajang disetiap “space” NKRI.

Saya menilai bahwa Lambang Garuda Pancasila adalah Hasil Karya Putera-Putera Bangsa Republik Indonesia, karena tahapannya sangat jelas sekali bahwa hal ini bukan dilakukan oleh satu kepala saja. Walaupun saya pribadi menganggap bahwa Sultan Hamid II berhak menyadang sebagai salah satu perancang Lambang Garuda Pancasila.

Sekarang kita masuk pada Pasal selanjutnya dalam UU No 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Tepatnya pada Pasal 24 ayat (a dan b), bahwa untuk memperoleh Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan harus memnuhi syarat:
a. Umum, dan
b. Khusus

syarat Umum yang dimaksud dijelaskan pada Pasal 25 ayat (a sampai f), antara lain:
a. WNI atau seseorang yang berjuang diwilayah yang sekarang menjadi wilayah NKRI,
b. Memiliki integritas moral dan keteladanan,
c. Berjasa terhadap bangsa dan negara,
d. Berkelakuan baik,
e. Setia dan tidak menghianati bangsa dan negara, dan
f. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidan penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Sebelumnya saya tulis diatas bahwa secara sepintas menilai bahwa Sultan Hamid II, pantas diberi ‘Gelar’ oleh Presiden sebagai penghargaan negara. Setelah melihat Pasal 25 ini, ternyata secara Umum untuk memperoleh Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan harus memenuhi semua syaratnya (bukan salah satunya).

Seperti pada ayat (e) contohnya, bahwa seorang yang diberi Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan harus setia dan tidak menghianati bangsa dan negara.

Saya kembali meneropong sejarah bangsa Indonesia, bahwa Sultan Hamid secara “de facto” ialah seorang federalis (antonim NKRI). Sehingga ketika dilacak sejarahnya, diluar dari tuduhan terhadap beliau seorang yang terlibat konspirasi Westerling dan Membuat Pemberontakan dengan APRA (Angkatan Perang Ratu Adil), Konflik antara Sultan Hamid II kepada Sultan Hamengkubuwono IX sehinga dijatuhi hukuman selama 10 tahun.

Sejarah yang dapat saya lacak adalah Sultan Hamid saat Konferensi Meja Bundar 27 Desember 1949 bukan sebagai perwakilan pemerintah Republik, melainkan sebagai ketua BFO (Bijeenkomst Federaal Overleg). Secara jelas saat itu para pendiri bangsa justru memperjuangkan sebuah NKRI, karena persoalan negara Federal sangat kompleks dan tidak sesuai dengan spirit Pancasila yang disepakati saat itu. Artinya, jika negara Federal diaktifkan justru akan melanjutkan tradisi feodal gaya baru yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi Pancasila.

Meskipun begitu Sultan Hamid II masih dibutuhkan NKRI untuk menyumbangkan Integritas Moral kepada Bangsa dan Negara, sehingga dipercaya untuk menjadi salah satu perancang lambang negara NKRI Garuda Pancasila dan dipercaya menjadi Menteri Negara yang tidak memimpin departemen.

Walaupun saat BPUPK pleno I dan II dan PPK tahun 1945 saat-saat kemerdekaan, Sultan Hamid II bukan merupakan atau tidak pernah menjadi salah satu anggota yang memperjuangkan Indonesia Merdeka (bapak Pendiri Bangsa). Karena yang terberat saat itu adalah bagaimana Indonesia merdeka dan kelanjutan saat Indonesia merdeka ?

Bapak Pendiri Bangsa adalah orang yang menyusun metodologi negara agar tetap kokoh, persoalan teknisi kenegaraan adalah hasil dari metologi yang tidak main-main dalam perdebatan BPUPK dan PPKI saat-saat kemerdekaan tahun 1945.

Check Also

Kasi Bimas Islam Kemenag Mempawah Hadiri Peringatan Maulid Nabi Saw

MEMPAWAH – NU Khatulistiwa, , Setiap 12 Rabiulawal umat muslim memperingati hari kelahiran nabi besar …

Tinggalkan Balasan

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com