fbpx
Home / Opini / Ulama dalam Lingkaran Politik

Ulama dalam Lingkaran Politik

 

Oleh: Bukhori, M.Pd

Dosen IAIN Pontianak

Memasuki tahun-tahun politik saat ini, perbincangan terkait isu-isu perpolitikan kembali mewabah di tengah masyarakat. Kalangan remaja,paruh baya dan para orang tua semuanya larut dan turut ambil bagian dalam obrolan politik. Baik di forum-forum resmi, maupun di majlis-majlis warung kopi. Singkatnya, tema perpolitikan rutin menghiasi obrolan pada setiap lapisan masyarakat.  Salah satu topik hangat yang banyak diperbincangkan adalah fenomena masuknya ulama/kiyai dalam lingkaran politik praktis.

Dewasa ini, banyak tokoh-tokoh agama, ulama/kiyai yang “turun gunung” tampil dalam kancah perpolitikan praktis, dan menjadi aktor politisi, baik di ekskutif maupun legislatif, di kancah lokal maupun nasional. Selama ini, figur ulama diposisikan sebagai sosok yang sakral, suci, bersih yang menjadi pengayom dan pembimbing umat, serta sebagai pembawa estafet nubuwah. Sebagian kalangan beranggapan, ulama/kiai seharusnya tidak masuk ke dalam lingkaran politik praktis. Sebagai sosok panutan, ia harus tetap berkonsentrasi di bidang sosial keagamaan dan keumatan. Pandangan ini muncul bukan tanpa alasan. Figur ulama/kiyai dipandang sebagai wilayah sakral, berdimensi gerakan moral keagamaan yang penuh dengan nilai keikhlasan, ketawadhu`an, jauh dari sifat ambisius serta tendensi tertentu untuk meraih kekuasaan. Selain itu, ia juga mewadahi semua golongan dan tingkatan tanpa adanya sekat-sekat sosial dan basis konstituen. Sementara itu, sifat politik yang profan jauh dari keikhlasan, penuh dengan pamrih, tendensius serta dibatasi dengan sekat-sekat sosial tertentu dinilai kontra-produktif  dan tidak layak dimasuki dan disandingkan pada sosok ulama/kiyai.

Dalam tulisan ini, sebagai salah satu anggota majlis warung kopi yang memiliki ketertarikan pada kajian-kajian keislaman, penulis tidak akan melakukan penetrasi pada persoalan politik, namun  lebih memfokuskan pada kajian teks-teks syar`i yang menjadi dasar pijakan pandangan kelompok yang antipati dengan terjunnya ulama/kiyai dalam bingkai politik praktis.

Dasar pijakan Normatif-Theologis

Selain dari aspek sosial, pandangan di atas juga diperkuat dengan landasan normatif theologis yang digali dari teks-teks keagamaan. Di antara nash-nash syar`i yang dijadikan hujjah adalah hadits nabi berikut:

العلماء أمناء الرسل على عباد الله ما لم يخالطوا السلطان ويداخلوا الدنيا فإن خالطوا السلطان وداخلوا الدنيا فقد خانوا الرسل فاحذروهم واعتزلوهم  (أخرجه الديلمي والرافعي)

Ulama itu adalah pemegang amanah para utusan (rasul) atas hamba-hamba Allah swt, selama mereka tidak bercampur / bergaul dengan penguasa (shultan), dan memasuki urusan dunia. Namun apabila mereka telah bergaul dengan penguasa dan telah mengintervensi persoalan dunia maka sungguh mereka telah mengkhianati para rasul, maka berhati-hatilah kepada mereka dan jauhilah mereka.

Derajat Hadis dari aspek Sanad

Al-Albani menilai hadits di atas sebagai hadits dho`if dan memasukkannya dalam kitab kumpulan hadits-hadits dho`if dan maudhu` pada nomor hadits 2670. Sdangkan Ibnu al-Jauzi mengkategorikannya ke dalam hadits maudhu` (lihat al-Maudhu`at li Ibni al-Jauzi). Sementara itu, As-Shuyuthi menjelaskan bahwa hadits tersebut memiliki syawahid (hadits-hadits penguat dari jalur lain) yang sangat banyak yang terbilang shahih dan hasan, dengan jumlah lebih dari empat puluh buah, sehingga hadits tersebut derajatnya naik menjadi hadits hasan li ghairihi. Sebagaimana diakui oleh Ibnu Iraqi dalam kitab Tanzih as-Syari`ah al-Marfu`ah. Di antara hadits yang dapat dijadikan penguat adalah hadits sahih berikut:

 مَنْ أَتَى أَبْوَابَ السُّلْطَانِ أُفْتُتِنَ وَمَا ازْدَادَ أَحَدٌ مِنَ السُّلْطَانِ قُرْبًا إلاَّ ازْدَادَ مِنَ اللهِ بُعْدًا (رواه أحمد بإسنادين وصححه الالباني)

Barang siapa mendatangi pintu-pintu penguasa maka ia akan ditimpa fitnah, dan tidaklah seseorang semakin dekat kepada penguasa, melainkan ia akan semakin jauh dari Allah swt. (HR.Ahmad)

Hadits-hadits di atas kerap mengisi ruang-ruang diskusi di berbagai tempat dan viral di media sosial. Konkritnya menurut pemahaman mereka, nabi sudah dengan jelas dan gamblang memberikan peringatan kepada ulama untuk tidak “bermesraan” dengan para penguasa, apalagi ikut serta menjadi penguasa.

Memahami hadits-hadits ulama dan penguasa

Konteks hadits di atas pada dasarnya tidak bermuatan pada pelarangan ulama/kiyai untuk terjun dan memasuki kubangan politik praktis. Pemaknaannya lebih sebagai pesan moral dan peringatan dini dari nabi kepada para ulama untuk tidak meninggalkan tugas utamanya sebagai pemberi nasehat, memperhatikan persoalan umat dan tidak silau dengan pesona jabatan dan gemerlapnya dunia.

Al-Hafidz ibnu Abdil Barr menjelaskan bahwa pemaknaan hadits-hadits nabi terkait warning atas kedekatan ulama dan penguasa tidak berlaku umum, namun lebih mengarah pada penguasa yang dzolim dan fasiq dalam sistem pemerintahan yang korup. Al-Mubarakfuri dalam kitab Tuhfatul Ahwadzi Syarah Sunan at-Tirmizi dengan menuqil penjelasan Al-Mudzhar menjelaskan bahwa hadits tersebut menyasar golongan/ulama yang mendekati penguasa dan menjadi penjilat kekuasaan, serta tidak lagi memfungsikan dirinya sebagai agent of control dan pemberi nasehat. Namun apabila ia mendekati penguasa bukan sebagai penjilat, namun guna menyampaikan nasehat, memberi masukan-masukan kepada pemerintah dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, serta menyuarakan penegakan amar ma`ruf nahi munkar maka hal tersebut menjadi bagian dari jihad yang paling utama.

Ulama menjadi penguasa, salahkah ?

Perbincangan ulama yang tampil dalam kancah perpolitikan bukanlah hal baru. Sejarah banyak mencatat momen “kemesraan” antara ulama dan penguasa. Para penguasa terdahulu kerap meminta para ulama untuk melegitimasi regulasi hukum dan kebijakan-kebijakan politiknya.

Dalam pandangan Islam, pemimpin pemerintahan memiliki tugas sebagai pelanjut tugas pokok kenabian, yaitu menjaga agama (حراسة الدين) dan mengatur dunia (سياسة الدنيا). Dengan demikian, jelas bahwa persoalan politik sebagai bagian dari urusan dunia tidak bisa dilepaskan dari aspek agama. Imam al-Ghazali mengibaratkan agama dan pemerintahan laksana dua bayi kembar yang lahir bersamaan. Agama adalah pondasi sedangkan kekuasaan sebagai penjaganya. Agama memerlukan negara, karna tanpa negara ajaran agama tidak akan terlaksana. Sebaliknya, tanpa agama, tujuan negara untuk kemaslahatan umat tidak akan tercapai secara sempurna.

Sistem demokrasi memberikan ruang kepada siapa saja untuk menduduki kekuasaan dengan cara yang legal. Hak untuk dipilih dan dipilih, hak mencalonkan atau dicalonkan. Sehingga kehadiran ulama dalam gelanggang politik dan menjadi aktor politisi tentunya juga sah dan legal secara hukum. Untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, seorang ulama-pun harus memenuhi dan memperhatikan syarat menjadi seorang pemimpin.

Dalam konsep kepemimpinan, minimal terdapat dua prinsip dalam mengangkat seorang pemimpin, yaitu kapabilitas (al-quwwah) dan integritas (al-amanah), dua hal ini mutlak diperlukan. Apabila ulama/kiyai hadir tanpa adanya dua hal ini, dan hanya bermodalkan status sosial tinggi sebagai alat mobilisasi massa, maka ia akan rentan masuk dalam jebakan politik praktis, lebih hanya sekedar makelar politik dan sulit memainkan perannya sebagai pencerah umat, pengontrol dan aktor perubahan sosial. Namun, apabila sosok ulama/kiyai telah memiliki dua syarat minimal ini, ditambah lagi dengan pengetahuan dan pengamalan agama yang ia miliki, serta pengaruh sosial yang tinggi, maka – saya kira- tidak ada persoalan bagi mereka untuk berkiprah sebagai ulama yang umara`, dan umara` sekaligus ulama.

 

 

Tinggalkan Balasan