fbpx
Home / Opini / Partai Islam Belum Tentu Islami

Partai Islam Belum Tentu Islami

Oleh: Muhammad Thabrani Basya

Islam bukan partai politik. Terlalu dini untuk menyatakan bahwa Islam melingkupi segala hal, termasuk politik. “Kamu sekalian tentu lebih mengetahui tentang urusan duniawimu,” demikian kata Nabi Saw. kepada umatnya. Ia memberikan jarak, antara urusan duniawi dan ukhrawi, biarpun keduanya memiliki hubungan. Seperti politik, sesuatu yang lebih dekat dengan urusan duniawi: kekuasaan, jabatan, monopoli, kepentingan pribadi. Lalu sebagian orang berteriak lantang, bahwa politik adalah mutlak urusan agama, sambil lupa diri atau mungkin melupakan diri, bahwa sejatinya manusia adalah tempat lupt dan lupa. Sedang mereka tak hirau pada sebagian pendapat lain, bahwa perbuatan tersebut sama halnya mempertaruhkan agama, mirip judi.

Tak ditemukan terma siyâsah (politik) dalam al-Qur’an maupun Hadits. Namun ada pelajaran, Nabi Muhammad Saw. menghindar dari arus besar politik. Waktu itu, saat beliau ditawari sebuah kerajaan dan menjadi pemimpin Quraisy, ia menolak, lalu mengatakan dengan tegas: itu bukan bagian dari risalahku. Bukan berarti tak berpolitik, dan benar ujar sebuah adagium, “manusia adalah makhluk politik”. Nabi pun manusia. Menghadapi berbagai cobaan, tentu beliau harus menggunakan strategi. Strategi sebagai langkah politik. Strategi adalah bagian dari cara mencapai tujuan, dan bukan tujuan itu sendiri, namun sebagian manusia sering terjebak, bahkan menjebakkan diri. Dalam hal mengambil jalan politik, Nabi tak bertangan kosong. Ia punya bekal yang di kemudian hari menjadi teladan: intelektual tinggi dan baiknya kualitas moral. Bai’ât al-‘Aqabah, hijrah, serta Piagam Madinah merupakan bukti atas kemampuan beliau mengatur strategi. Maka, bukan hal mudah membangun masyarakat beradab dari pemimpin yang tanpa bekal, biarpun seluruh rakyatnya mendukung sekalipun.

Piagam Madinah telah menjadi semacam symbol, bahwa perbedaan, kebebasan, toleransi, persamaan penduduk, dan keadilan, perlu dibingkai dalam persatuan masyarakat, demi kepentingan bersama. Prinsip hubungan antara Islam dan selainnya dengan dasar bersaudara yang baik, saling membantu, membela yang teraniaya, saling menasehati juga menghormati kebebasan beragama, telah mencitrakan Islam sebagai agama yang terbuka.

Piagam Madinah adalah undang-undang dasar yang dibuat untuk mempersatukan pola pandang kehidupan bermasyarakat. Sedang yang belum tersuarakan dalam piagam, akan dimusyawarahkan secara kondisional. Waktu itu, masjid Nabawi adalah tempat musyawarah mengenai keputusan-keputusan negara; perjanjian-perjanjian damai, perang, dan sebagainya. Musyawarah telah menunjukkan kedekatan pemerintah dengan rakyat, bukti bahwa dalam urusan negara, tak ada penguasa tunggal yang memiliki suara mutlak, bahkan Nabi Saw. sekalipun. Karena yang dimusyawarahkan hanyalah permasalahan duniawi. Sebaliknya dalam urusan agama, Nabi Saw. lebih berwenang. Namun, Nabi Saw. adalah penyampai wahyu ilahi, bukan pemilik wahyu itu sendiri. Kesadarannya sebagai utusan, membuatnya berhasrat untuk menjadikan tatanan sosial arab bercorak theosentric society, sebuah tatanan sosial yang menjadikan Tuhan sebagai poros kehidupan. Ini menegaskan bahwa kebenaran ada di tangan Tuhan, bukan di tangan manusia. Demikianlah Nabi Saw. melaksanakan tugasnya sesuai apa yang diperintahkan kepadanya, tak lebih.

Tak ada negara Islam di zaman Nabi, tak juga sistem politik yang baku. Yang ada adalah negara madani, negara persatuna yang didasarkan atas perbedaan-perbedaan: agama, suku, ras, dan adat istiadat. Nabi, dengan segala kemampuan dan kelebihannya, dianggap paling tepat menjadi pemimpin. Sikapnya yang adil dan bijaksana telah membius hati masyarakat. Tentu tak mudah untuk menjadi seperti Nabi Saw., bahkan mustahil. Bagi Nabi, ketika jumlah muslim semakin bertambah, demi mempermudah pengelolaan dan pengaturan, maka perlu dibentuk tata cara dan atauran-aturan. Ada pengelolaan ekonomi, meliputi zakat, sedekah, upeti (jizyah), maupun harta rampasan perang (ghanîmah). Ada pengelolaan hukum, seperti lembaga peradilan (qadhâ). Ada juga pengelolaan militer, seperti pasukan perang. Yang demikian itu dianggap perlu oleh Nabi, terlebih pada masa awal penyebaran Islam. Lalu, oleh orang-orang, segala yang dilakukan oleh Nabi tersebut, dibaca dan dianggap sebagai tindakan politik. Bukan sekedar aturan, melainkan sistem. Lebih berani, sebagian orang menyebutnya “sistem politik Islam”. Membaca nuansa politik di zaman Nabi, perlu kehati-hatian yang cukup, agar terhindar dari ketergesa-gesaan dalam menilai. Mendasarkan kesimpulan dari gambaran dengan tingkat kejelasan yang tinggi, begitulah seharusnya.

Nabi wafat, dan ia tak mewasiatkan apa-apa terkait politik dan pemerintahan. Posisi tertinggi kepemimpinan juga dibiarkan kosong tanpa menunjuk pengganti. Ada beberapa kemungkinan. Pertama, Nabi memberikan ruang pada penerusnya untuk bebas menentukan pilihan, antara diteruskan atau tidaknya kursi kepemimpinan. Kedua, Nabi memberikan ruang sebebas-bebasnya dalam hal menentukan pengganti dengan cara yang dianggap paling baik oleh generasi penerus. Ketiga, jabatan kepemimpinan tak perlu diteruskan. Dan tentu masih banyak kemungkinan lain. Tapi paling tidak, ada prinsip-prinsip umum yang bisa diambil. Pertama, tak ada perintah dan larangan dari Nabi dalam hal politik dan pemerintahan. Kedua, tak ada ketentuan yang menjelaskan hal-ihwal mekanisme pemilihan pemimpin. Dengan demikian, imâmah bukanlah rukun Islam, melainkan wilayah ijtihad.

Pengelolaan peradilan, ekonomi, dan keamanan perlu dipertahankan, bahkan dikembangkan. Ajaran Islam dari Nabi perlu disampaikan, bahkan disebarluaskan. Untuk itulah kursi kepemimpinan merasa perlu dilanjutkan. Saat Nabi sebagai pemegang otoritas wahyu sudah tiada, dimulailah masa transisi dari masa wahyu ke masa tafsir. Hal ini nampak sekali pada perbedaan tata cara pengangkatan pemimpin. Abu Bakar ditentukan oleh komponen Muhajirin dan Anshar, Umar dengan surat wasiat, Utsman dipilih oleh Ahlu al-hal wa al-‘aqd dari komponen Muhajirin Quraisy, sedangkan Ali dipilih oleh rakyat umum. Pun demikian masa-masa setelahnya.

Meletusnya kejadian fitnah kubrâ, terjadinya perang Jamal, perang Shiffin, juga peristiwa tahkîm (arbitrase) yang berujung pada munculnya sekte-sekte Islam, adalah bukti bahwa perbedaan penafsiran dan perbedaan pandangan dalam politik kekuasaan, menjadi salah satu penyebab terpecahnya persatuan. Kalau sudah demikian, adakah hal yang lebih baik dari upaya mengambil pelajaran?

Paska Tahkîm, umat Islam terbagi tiga: pertama, blok Muawiyah. Kedua, blok Ali yang kemudian melahirkan Syi’ah. Ketiga, Khawarij, pihak yang keluar dari barisan Ali disebabkan ketidaksetujuannya terhadap keputusan Ali yang menerima Tahkîm. Perpecahan semakin menjadi. Di tahun 41 H. muncullah ‘âm al-jamâ’ah, sebuah masa persatuan yang mencoba mencari titik temu atas beberapa kecenderungan. Sayyidina Hasan pun berdamai dengan Muawiyah. Pada saat inilah harapan persatuan Islam mendapat perhatian besar, umat Islam bersatu dalam satu khalifah; Muawiyah. Namun seperti biasa terjadi di dalam politik, rencan dan keadaan bisa berubah sewaktu-waktu. Pada akhirnya, bukan lahir kesepahaman, melainkan memuncaknya perbedaan pandangan politik dan agama yang saling bertolak belakang.

Muawiyah berkuasa penuh. Dengan kekuasaannya, ia mulai berani mengubah banyak hal. Pada ‘am al-jamâ’ah, di masjid Nabawi Madinah, Muawiyah berpidato, ia akan mengubah model politik Khulafâ’ al-Râsyidînmenjadi politik monarki. Harusnya, model politik ini mendasarkan sistemnya pada maslahat negara, dengan tanpa mengangkat pedang. Namun pada perkembangannya, yang maslahat bagi negara juga harus maslahat bagi keluarga istana; klan Umayah. Demi memperkuat legitimasi kekuasaan, Muawiyah mengangkat predestinasi (Jabariyyah). Menurutnya, kekuasaannya adalah pemberian Allah Swt. Dari peristiwa ini, Muawiyah mulai menarik-narik politik ke wilayah ideologi, sebuah potret politik dengan bungkus agama. Adapun Khawarij sebagai oposan melemparkan konsep tandingan, bahwa iman tak terpisah dengan amal. Baginya, siapapun yang meninggalkan shalat, puasa, dan berbuat dosa besar, maka keluar dari Islam, bahkan yang berbeda dengan mereka pun dianggap kafir. Khawarij juga berpandangan, jika pemimpin berbuat lalim, maka pengikut wajib keluar dari barisannya. Maka, kerelaan Ali terhadap Tahkîm adalah salah. Keluarnya 12.000 orang barisan Ali, yang kemudian bernama Khawarij, adalah benar. Lain lagi bagi Syi’ah, pandangan Khawarij tersebut teramat menyalahkan dan menghinakan kelompok Ali. Demikianlah, peperangan demi peperangan antara kelompok-kelompok Islam pun semakin meruyak.

Perang saudara terus terjadi. Syi’ah, Muawiyah, Khawarij,saling menyalahkan dan membenarkan diri sendiri. Lalu muncullah Murji’ah, kelompok yang berusaha menghindari perpecahan umat Islam. Baginya, iman tak hilang karena maksiat, dan pendosa besar ditangguhkan hukumannya hingga hari kiamat, di bawah keputusan Tuhan. Muawiyah yang berkuasa, Khawarij yang keras, dan Syi’ah yang fanatik, ketiganya sama-sama beriman. Madzhab yang toleran ini dipimpin oleh sahabat Abdullah bin Umar dan Sa’ad bin Abii Waqqash. Bersamaan sikap menghindari perpecahan, lahir pula gerakan sufi. Kaum sufi yang bebas aktif. Bebas tak memihak danmenjauhi aktivitas politik, namun aktif menolak pertumpahan darah. Mereka menawarkan konsep taubat, dan menyatakan rendahnya dunia serta tingginya derajat akhirat. Kemudian lahir antitesis baru, kelompok Muktazilah. Hasil perdebatan Washil bin Atha’ dan gurunya Hasan al-Bashri tentang perilaku dosa besar yang dihukumi kafir oleh Khawarij, membuat Washil tak puas. Pandangan sang guru bahwa posisi pendosa besar dipasrahkan pada Allah Swt. bertentangan dengan keyakinan Washil. Baginya, pendosa besar tetap mu’min secara iman, tapi fâsiq secara amal. Posisi mereka berada di antara dua tempat (al-manzilah baina al-manzilatain). Dan tak ada cara lain untuk selamat di akhirat, kecuali bertaubat. Inilah sikap Muktazilah melawan Muawiyah secara halus.

Dengan cepat, Muktazilah mulai berbicara tentang imâmah, hingga menyeretkan diri ke wilayah politik. Aliran yang mengedepankan akal ini, melakukan ta’wîl besar-besaran terhadap teks al-Qur’an dan Hadits. Hal ini merangsang lahirnya Ahli Sunnah, madzhab yang berusaha menggunakan nash dan akal secara seimbang. Mulanya, akademisi madzhab ini menjauh dari aktivitas politik. Namun akhirnya menanggapi jua situasi politik, dengan mencari jalan tengah, bersikap netral, menerima umat Islam tanpa mempermasalahkan asal-usulnya. Madzhab yang dipelopori al-Asy’ari dan al-Maturidi ini belajar menghargai perbedaan pendapat, tak seperti Khawarij yang mudah menghakimi, tak juga Syi’ah yang melebih-lebihkan Ali disbanding Muawiyah, ataupun Muawiyah yang merendahkan Ali. Bagi Ahlu Sunnah, Ali dan Muawiyah adalah sama-sama sahabat Nabi. Masuk surga atau tidaknya seseorang, adalah rahmat Tuhan, namun manusia wajib berusaha, bagi pendosa besar sekalipun.

Berlanjut ke zaman Abbasiyah, corak politik sedikit berbeda. Kaum fuqâhâ’ sebagai tokoh agama, tak ingin perpecahan Islam terjadi untuk ke sekian kali, maka sikap lunak terhadap penguasa menajdi pilihan. Bagi fuqâhâ’, kedekatannya dengan penguasa dimaksudkan untuk mempermudah menerapkan syari’at, tanpa mempermasalahkan pemegang kursi kepemimpinan. Penguasa Abbasiyah pun merasa diuntungkan. Dengan adanya fuqâhâ’, status politik Abbasiyah menguat. Islam atau tidaknya negara, dilihat dari apakah negara melaksanakan hukum Islam atau tidak, tanpa menyoal justifikasi kepemimpinan, demikian pendapat fuqâhâ’ masa itu. Karena terfokus pada hukum, maka posisi fikih menjadi tema penting yang menentukan banyak hal. Pada saat inilah pertumbuhan fikih tak berjalan alami. Ia dirancang dengan kecondongan untuk justifikasi pemimpin yang sedang berkuasa. Hingga pada pendapat, bahwa keinginan raja adalah keinginan Tuhan. Taat kepada imam adalah taat kepada Tuhan.

Akhirnya, sejarah mencatat, dan manusia seharusnya memahami apa yang terbaik yang harus diteladani, juga yang buruk yang harus ditinggalkan. Politik, akidah, syari’ah, terlampau sering dicampur-adukkan, ditarik-tarik, dibungkus-bungkus, dihias-hias. Jelas, ada urusan duniawi yang menuntut manusia melakukan ijtihâd, menyesuaikan tempat, waktu, dan segala sesuatu yang berubah. Politik adalah urusan duniawi. Dan fikih, bukanlah syari’at. Syari’at adalah ketentuan-ketentuan Tuhan, sedangkan fikih adalah pandangan-pandangan manusia. Seperti Nabi, yang menyampaikan Islam dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, dengan beragama cara, sesuai ruang dan waktu, bukan dengan paksa. Teringat kata Ali: “al-Qur’an tertulis, tapi tak dapat berbicara. Manusialah yang berbicara atas namanya. Padahal al-Qur’an mempunyai banyak wajah”. Dan karena kita manusia, yang setiap pikiran, hati, dan jiwa tak diciptakan sama, maka akan selalu ada perbedaan. Maka, politik adalah ijtihad, bukan agama. Lalu, mengapa sebagian orang berteriak lantang, mendeklarasikan diri sebagai partai Islam? Jadi jelas sudah, bahwa partai Islam, bukan Islam.

Sumber: http://numesir.net/2018/07/02/partai-islam-bukan-islam/

Check Also

Siswa dan Guru Padati Halaman Pesantren Raudlatul Ulum al-Khaliliyah dalam Rangka Peringati Maulid Nabi Saw

KUBU RAYA-Ratusan siswa dan puluhan guru Yayasan Raudlatul Ulum Al-Khaliliyah dari semua jenjang memadati halaman …

Tinggalkan Balasan