fbpx
Home / Catatan Ringan / Politik Surau “Acakadut”

Politik Surau “Acakadut”

Gambar: imgrum

Oleh: M. Hasani Mubarok

Baru sekitar setengah jam duduk di warkop andalan (SF) pagi ini (28 April 2018), saya sudah dibuat merengut dahi dengan sebuah diskusi ringan dengan salah satu pelayan kafe (Arif, 24). Mula-mula kami hanya berbincang basa-basi seputar aktifitas sehari-hari sebelum akhirnya dia melayangkan cerita tentang sebuah surau tempat dia tinggal. Surau yang tak begitu jauh letaknya dari kantin SF (tempat biasa saya ngopi saban hari) itu ternyata hari ini mulai dirasuki kepentingan beberapa elit politik.

“mereka lobby para ustadz-ustadz di situ untok memenangkan satu calon, bro!”, begitu ungkapnya sambil menghisap rokok, sementara matanya mengawasi bangku sekitar barangkali ada customer yang butuh bantuan. Sebagai pendengar yang sok baik saya ingin mengetahui lebih dalam, bagaimana mungkin sebuah surau kecil di pojok gang harus diperebutkan oleh kepentingan-kepentingan para “tikus” eh politikus itu? Bukankah ada masjid adz-Dzikra yang notabene lebih besar dan lokasinya lumayan representatif- di pinggir jalan- untuk menegak suara?

Pada akhirnya, saya bisa menarik kesimpulan dari curahan cerita yang diberikan oleh teman asal Serang – Benten ini, bahwa panas aroma politik sudah menyengat sampai ke surau-surau pelosok gang sempit. So? Ada yang salah jika politik masuk surau di gang? Bukan kah Nabi Muhammad tidak hanya menjadikan masjid sebagai tempat mengajar? Tapi juga untuk musyawarah, asrama bahkan untuk merawat orang sakit. Iya, benar sekali! Masjid zaman Rasulullah memang multi-fungsi. Tapi, yang perlu diingat adalah, masjid tidak pernah dijadikan sarang atau markas kampanye apalagi base camp tim sukses pasangan anu atau ani.

Sejak Islam dibawa oleh Nabi, terutama setelah peristiwa Hijrah ke Madinah yang sangat fenomenal itu, agama ini tidak hanya berorientasi pada al-Aqidah wa asy- Syariah, tapi jika al-Hadloroh wa ats-Tsaqofah atau dengan kata lain, sebagai sebuah agama paripurna, Islam tidaklah hanya membahas masalah keimanan pada Allah, rukun-rukun salat, tatacara istinja’ dan sederet dogma-dogma ubudiyyah lainnya. Tetapi, Islam juga agama yang membawa misi peradaban (civilization) dan kebudayaan (culture). Dua aspek ini menyatu dalam sebuah misi besar Rasulullah bagi semesta alam, yakni lahirnya manusia-manusia dengan keindahan akhlak (makarim al-Akhlaq).

Aspek pertama dan kedua memang tak bisa dipisahkan, jika membahas masalah Akidah (teologi) misalnya, kita tak bisa memisahkan misi al-Hadloroh (civilization) di dalamnya sebagai sebuah tujuan dari konsep-konsep teologis itu. Begitu juga ketika membahas syariat, kita tak bisa mengelak dari misi ats-Tsaqofah (culture) yang melekat di dalamnya. Jika Akidah dan Syariat adalah nilai-nilai partikular dalam Islam, maka orientasi terbentuknya sebuah hadloroh dan tsaqofah yang baik adalah nilai universalnya (maqashid).

Sepanjang zaman, Islam sebagai sebuah agama hanya berkutat dalam dua aspek itu. Diskusi-diskusi panjang yang telah melahirkan beragam interpretasi dan kelompok-kelompok, semua berporos pada bagaimana melakukan harmonisasi antara nilai-nilai partikular dan universal itu bertemu dalam satu muara. Jika boleh disederhanakan, aspek pertama adalah sekumpulan teks-teks formal, sedangkan aspek kedua adalah serangkaian konteks substansial.

Lantas, di mana posisi politik sebenarnya dalam dua aspek itu? Kita akan menemukan pandangan yang sangat beragam bahkan tumpang tindih ketika diskursus politik ini diperbincangkan oleh Ulama. Sebagian ada yang berargumen bahwa politik dalam Islam haruslah senafas dengan nilai-nilai al-Aqidah wa asy-Syariah (teks formal). Hal ini lebih awal ditunjukkan oleh kelompok syi’ah yang berpendapat bahwa kepemimpinan (imamah) pasca Rasul haruslah dari kalangan ahlul Bait untuk kemudian turun-temurun sesuai dengan garis wasiat. Kelompok syi’ah di sini adalah representasi awal dari kelompok yang menekankan bahwa kepemimpinan haruslah lekat dengan aspek-aspek aqidah dan syariah.

Kelompok kedua yang muncul di era formatif Islam -yang otomatis menjadi rival syi’ah dalam runcingnya perdebatan seputar imamah pada waktu itu- tentu kelompok yang dikenal dengan nama sunni. Kelompok kedua ini lebih menekankan konteks substansial dari sebuah kepemimpinan dalam Islam. Dengan kata lain, kelompok terakhir ini lebih memilih untuk mengangkat pemimpin dari sisi kecakapan, kedewasaan serta pengalaman sebagaimana jatuhnya pilihan kepada Sayyidina Abu Bakar, dari pada “berbingung ria” dengan persoalan keturunan atau wasiat.

Baik kelompok pertama atau kedua, di dalamnya sama-sama memiliki konsep-konsep yang begitu rumit untuk ditarik dalam sebuah kesimpulan yang baku dan final ketika soal politik ini diajukan. Pada intinya, kita dihadapkan kepada dua kategori pandangan politik Islam sekaligus: politik formalistik dan politik substansialistik.

Perspektif yang pertama, tentu tak jauh berbeda dari gaung HTI dan sejenisnya  yang ingin mendirikan al-Khilafah al-Islamiyyah di atas muka bumi. Mereka memahami konsep khilafah sebagai sebuah ajaran baku dan harus diformalisasikan melalui segenap kekuatan. Sementara ormas seperti NU, Muhammadiyah dan lain-lain memandangan bahwa politik Islam haruslah sadar konteks dan dari situlah substansi politik Islam disalurkan. Mereka mewakili perspektif kedua.

Dan hari ini, di Kota Pontianak, di tengah kencangnya arus kampanye pilgub dan pilwako, perdebatan lawas itu mengemuka karena terlibatnya beberapa masjid bahkan surau kecil di pojok gang ke dalam kubangan kontestasi politik. Sebagian orang dengan gaya berpikir ala HTI, akan berargumen: “orang-orang Islam harus sadar politik, sebelum kita dibodohi oleh para politikus! Oleh karena itu wajar saja, jika kita menjadikan masjid atau surau sebagai sarana untuk mengedukasi politik bagi mereka”.

Jika memang tujuannya adalah mencerdaskan nalar politik rakyat, tentu alasan itu sah-sah saja, berhubung kesadaran politik masyarakat pada level grees root memang masih di bawah standar. Namun, edukasi politik dan kampanye politik sangat berbeda bukan? Mengorbankan masjid atau surau sebagai sarana untuk mendulang suara dalam konteks demokrasi deliberatif hari ini tentu tak bisa dibenarkan dengan nalar demokrasi itu sendiri. Menjadikan agama sebagai alat untuk mereguk nurani rakyat sangat berlawanan dengan demokrasi.

Kenapa mereka tidak sekalian saja masuk HTI? Tolak democrazy! itu jauh lebih baik dan jelas kecenderungan nalar yang menjadi basis pemikiran politiknya. Jika masih menaruh harap pada demokrasi dengan mengamini prosedurnya, sementara di sisi lain mencederai prinsip-prinsipnya, maka kita bisa membuat varian kategori politik Islam ketiga: “politik acakadutistik”. Silakan, cari pengertiannya!.

 

Tinggalkan Balasan