fbpx
Home / Ngaji / Sadar Politik Dalam Islam

Sadar Politik Dalam Islam

Dr.Wajidi Sayadi

Dosen IAIN Pontianak

 

Khutbah jumat disampaikan di Masjid Raya Mujahidin Pontianak 5 Januari 2018/17 Rabi’ul Akhir 1439 H.

Hari ini tanggal 17 Rabi’ul Akhir 1439 H bertepatan tanggal 5 Januri 2018. Bagi umat Islam memasuki tahun 2018 akan diperhadapkan berbagai tantangan; antara lain masalah penguatan dan peningkatan akidah tauhid, masalah perbaikan mental dan akhlak, pemberdayaan ekonomi umat, dan juga masalah kesadaran umat Islam dalam politik. Tahun 2018 sering disebut sebagai tahun politik, karena perhelatan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak di 171 daerah seluruh Indonesia, termasuk di Kalimantan Barat, pemilihan Gubernur, Walikota dan Bupati.

Salah satu karakteristik syariat Islam adalah ajarannya tidak hanya masalah spiritual, akidah dan ritual ibadah saja, tetapi meliputi semua aspek kehidupan manusia termasuk persoalan muamalah, sosial, ekonomi, akhlak dan politik.

Membangun masyarakat sosial yang ideal tidak akan terealisir dengan baik hanya dengan dalil dan contoh-contoh saja, akan tetapi harus ada kekuatan yang bisa mendorong, membentuk dan memperjuangkan keberlangsungan dan keselamatan tatanan kehidupan sosial tersebut dan mencegah pihak-pihak yang ingin merusak. Kekuatan yang dimaksud adalah kekuatan politik. Kekuatan inilah yang melahirkan pemimpin atau pemerintahan yang memiliki kekuasaan. Politik di sini diidentikkan dalam hal kepemimpinan dan pemerintahan, maksudnya dengan peran dan kekuatan pemimpin dan pemerintahan sangat menentukan dalam terwujudnya kemaslahatan sebagai tujuan syariat Islam.
Allah berfirman:
وما ارسلناك الا رحمة للعالنين
Dan tidaklah Aku mengutus engkau (Muhammad) melainkan sebagai rahmat (kemaslahatan) bagi semesta alam. (QS. Al-Anbiya’: 107).

Dalam hadis riwayat Tirmidzi bersumber dari Aisyah, disebutkan bahwa Rasulullah SAW. Wafat pada hari Senin. Tapi jenazahnya dimakamkan pada hari Selasa. Mengapa tidak disegerakan pemakaman jenazah Rasulullah SAW.?
Salah satu pertimbangannya, karena belum ada pengganti Beliau sebagai Kepala Negara di Madinah. Setelah Abu Bakar terpilih sebagai Khalifah, pemimpin Negara Madinah, barulah jenazah Rasulullah SAW. dimakamkan.
Fakta inilah yang kemudian dijadikan dalil dalam Fikih Politik (as-Siyasah asy-Syar’iyyah) bahwa dalam suatu daerah wajib ada pemimpin, tidak boleh kosong (vacum) dari pemimpin.

Rasulullah SAW. bersabda:
لاَ يَحِلُّ لِثَلاَثَةِ نَفَرٍ يَكُونُونَ بِأَرْضِ فَلاَةٍ إِلاَّ أَمَّرُوا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ
Tidak halal bagi tiga orang yang sedang bepergian kecuali mereka mengangkat di antara mereka seorang pemimpinnya. (HR. Ahmad dari Abdullah bin Amr).

Al-Imam al-Mawardi (1075 M) dalam kitabnya al-Ahkam as-Sulthaniyyah mengatakan:
الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا وعقدها لمن يقوم بها في الأمة واجب بالإجماع
Al-Imamah (kepemimpinan) merupakan tempat pengganti kenabian dalam menjaga keberlangsungan agama dan mengatur kehidupan dunia, dan memilih orang yang menduduki kepemimpinan tersebut hukumnya wajib menurut Ijma’ (kesepakatan ulama).

Kata Imam al-Ghazali (1111 M) bahwa agama adalah fondasi dan sultan (yakni kekuasaan politik) adalah penjaganya. Sesuatu yang tidak ada fondasinya akan runtuh. Dan suatu fondasi yang tidak ada penjaganya akan hilang.

Atas dasar inilah kemudian para ulama dan tokoh agama berpendapat bahwa Islam dan Politik, keduanya tak dapat dipisahkan. Nabi Muhammad SAW. pemimpin agama sebagai Rasulullah SAW. Sekaligus juga pemimpin politik, karena beliau kepala Negara di Madinah.

Persoalannya adalah, kesadaran umat Islam dalam politik seperti ini masih dianggap kurang dan lemah. Padahal ini sangat penting karena berkaitan dengan keberlangsungan agama dan tata kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan segala persoalan kehidupan dunia.

Rasulullah SAW. mengingatkan:
سَيَلِيكُمْ بَعْدِى وُلاَةٌ فَيَلِيكُمُ الْبَرُّ بِبِرِّهِ وَالْفَاجِرُ بِفُجُورِهِ فَاسْمَعُوا لَهُمْ وَأَطِيعُوا فِيمَا وَافَقَ الْحَقَّ وَصَلُّوا وَرَاءَهُمْ فَإِنْ أَحْسَنُوا فَلَكُمْ وَلَهُمْ وَإِنْ أَسَاءُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ
Akan memimpin kalian setelah Aku, para pemimpin yang baik karena kebaikannya, maka dengarkanlah dan taatilah mereka terhadap setiap perkara yang sesuai dengan kebenaran, dan shalatlah di belakangnya, jika mereka baik maka (pahala) bagi kalian dan bagi mereka, sedangkan jika mereka buruk maka (pahala) bagi kalian dan tidak bagi mereka. (HR. Daruquthni dan Thabarani dari Abu Hurairah).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2009 sudah mengeluarkan fatwa al-Masail al-Asasiyyah al-Wathaniyyah (Masalah Strategis Kebangsaan), dalam hal menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum, di antaranya: memilih pemimpin dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan imamah dan imarah dalam kehidupan bersama, imamah dan imarah dalam Islam menghajatkan syarat-syarat sesuai dengan ketentuan agama agar terwujud kemaslahatan dalam masyarakat, memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur (siddiq), terpercaya (amanah), aktif dan aspiratif (tabligh), mempunyai kemampuan (fathanah), dan memperjuangkan kepentingan umat Islam hukumnya adalah wajib.

Partisipasi dan keikutsertaan umat Islam dalam politik khususnya dalam pemilihan pemimpin sangat diperlukan. Oleh karena itu, untuk saling mengingatkan agar semua persyaratan administrasi dan perlengkapan untuk bisa menjadi pemilih yang sah harus dilengkap dengan baik. Jangan sampai hanya karena persoalan administrasi, kita tidak dapat ikut berpartisipasi dalam pemilihan pemimpin baik di tingkat provinsi maupun di daerah kabupaten dan kota.

Berpolitik dalam Islam tidak hanya kesadaran memilih pemimpin, tapi juga harus dibarengi dengan kesadaran menjaga stabilitas kepemimpinannya dengan memelihara hubungan persaudaraan dan kebersamaan terutama di tengah masyarakat yang majemuk, pluralutas, sebab kepemimpinan bisa berlangsung dengan baik, apabila masyarakat yang dipimpin hudup rukun dan damai. Jangan sampai karena pilihan berbeda, lalu hubungan persaudaraan menjadi rusak dan hancur, bahkan mengarah kepada permusuhan. Ini artinya, kita berpolitik belum dewasa dan tidak sesuai dengan etika Islam.

Ketika pemilihan khalifah pertama pengganti Nabi sebagai kepala negara, masyarakat Anshar Madinah menghendaki Sa’ad bin ‘Ubadah sebagai khalifah pertama, sedangkan masyarakat Muhajirin Mekah menghendaki Abu Bakar. Akhirnya Abu Bakar terpilih. Setelah itu, Anshar dan Muhajirin serta penduduk lainnya bersatu sama-sama mendukung khalifah yang terpilih, tidak menaruh dendam politik.
Jangan karena pilihan kita kalah, lalu semua kebijakan pemimpin yang terpilih, semuanya kita salahkan, tidak ada yang benar, tidak ada kebaikannya, hanya karena dendam politik, ini namanya tidak dewasa dalam berpolitik dan tidak etis dalam Islam.
Persaudaraan dan kebersamaan serta rasa bertanggungjawab adalah bagian fundamental dalam Politik Islam.

Rasulullah SAW. bersabda:
لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ
Tidak sempurna iman di antara kalian hingga mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. (HR. Bukhari dari Anas).

Dalam hadis lainnya, Rasulullah SAW. bersabda:
الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ النَّاسُ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ
Orang Muslim adalah orang yang sesamanya manusia selamat dari gangguan lidah dan tangannya. (HR. Nasa’ i dari Abu Hurairah).

Semoga bermanfaat.

Pontianak, 5 Januari 2018

Check Also

Siswa dan Guru Padati Halaman Pesantren Raudlatul Ulum al-Khaliliyah dalam Rangka Peringati Maulid Nabi Saw

KUBU RAYA-Ratusan siswa dan puluhan guru Yayasan Raudlatul Ulum Al-Khaliliyah dari semua jenjang memadati halaman …

Tinggalkan Balasan