fbpx
Home / Opini / Mengukur Kualitas Kelas Politik Bangsa

Mengukur Kualitas Kelas Politik Bangsa


Oleh: Ach Tijani

Anggota Lakpesdam NU Pontianak

Mahar politik, begitulah tajuk perbincangan publik di awal-awal permulaan kontestasi pilkada serentak yang diagendakan jatuh pada tanggal 27 Juni 2018. Sebagian kalangan berpendapat bahwa tensi politik kali ini telah mengalami radang sebelum waktunya. Persoalan mahar politik menjadi salah satu isu yang paling menyala terang dibandingkan nyala isu poltik kecil lainnya.

Jumlah puluhan hingga ratusan milyar rupiah  mrnjadikan sebagian masyarakat kaget dengan nominal mahar tinggi politik tersebut. Kaget karena nominalnya yang tinggi, bahkan untuk kelas masyarakat menengah ke bawah nominal uang ratusan milyar yang seakan ringan dibagi-dibagikan oleh para elit tersebut telah membuat mereka sakit hati.
Betapa tidak sakit hati, nominal ratusan milyar tersebut tidak pernah terpikirkan sedikitpun oleh masyarakat kecil. Setahu mereka peredaran uang itu berkisar dua puluh hingga lima puluh ribu per hari untuk setiap orang. Itupun mereka dapatkan setelah memeras keringat seharian di bawah terik matahari, memikul beban yang berat serta jungkir balik yang tidak menentu demi sesuap kehidupan bagi diri dan keluarganya.

Lalu dengan tanpa ada beban moral dan malu, para elit poltik berkoar-koar telah mengeluarkan milyaran dan dipaksa mengeluarkan ratusan milyar untuk sekadar syahwat kekuasaan. Sebagian lalu menolak tidak ada mahar, sebagian yang lain menyebut dengan istilah yang lebih lunak. Namun secara umum, publikpun sudah sadar bahwa dibalik kontestasi politik tersebut telah beredar tanpa harga dan nilai yang berarrti ratusan milyar rupiah untuk syahwat segelintir orang.

Demikian di atas adalah kekagetan pertama yang mungkin samgat dirasakan oleh masyarakat kelas bawah. Kini mereka berfantasi betapa ada orang-orang yang sangat kejam memberlakukan mereka dengan membuang-buang duit ratusan milyar di tengah-tengah mereka sedang kesulitan untuk sekadar bertahan hidup dengan hanya puluhan ribu rupiah.

 

Kemudian bentuk kekagetan selanjutnya yang mungkin dirasakan oleh masyarakat luas adalah mengenai kualitas politik para elit, bahkan mungkin juga kualitas dari demokrasi yang kita jalankan. Mencuatnya isu mahar politik yang disampaikan dengan vulgar dapat dikatakan telah mendegradasikan kelas perpolitikan di negeri ini. Dalam bahasa yang lebih sederhana, tontonan konyol para elit politik yang berkisar persoalan uang, perut dan di bawah perut sangat terbuka dan dapat dilihat terang benderang di hadapan publik.

Jadi performa fisik yang rapi, fasilitas lengkap yang memadai dan wawasan keagamaan yang mencukupi tidak dapat menjamin para politisi dapat berfikir konstruktif bagi bangsa ini. Pertarungannya hanya seputar siapa yang paling banyak memiliki modal, maka dialah yang paling layak diajukan sebagai calon pemimpin. Sehingga calon yang berada di hadapan masyarakat bukanlah calon yang benar-benar mapan dan mampu memimpin.
Kekagetan pertama dan kedua merupakan bentuk degradasi moral dan penurunan kualitas politik yang begitu sangat profan. Dua hal tersebut melahirkan pertarungan dan proses demokrasi yang nisbi. Bahkan dapat dikatakan martabat perpolitikan di negeri ini benar-benar berada di pusaran paling nestapa. Sekaligus penulis ingin mengatakan bahwa juga tidak ada esensi perjuangan sejati dalan konteka perpolitikan di negeri ini.

Pada tahap yang mungkin tidak ada pilihan lagi, sebagian masyarakat lebih rindu persetegangan sunni-syiah mengenai pemimpin pengganti Rasulullah. Kedua belah pihak bersetegang dalam konteks yang bermartabat, yaitu pada persoalah teologis. Jikapun kedua belah pihak sampai pada persetegangam fisik dan pertumpahan darah, namun paling tidak pilihan politik tersebut masih dalam konteks yang sangat bermartabat.

Hal tersebut berbeda sekali ketika suatu saat umat ini berpihak dan menyatakan membela agama dengan mendukung salah calon tertentu. Namun di sisi lain malah berada pada posisi yang berlawanan. Pola koalisi dan perselingkuhan politik baik yang dilakukan oleh partai politik maupun sempalan kelompok yang menamakan gerakan keagamaan mencerminkan inkonsistensi. Apa yang terjadi di hulu, tidak sama demgan apa yang terjadi si hilir.

 

Persoalan mahar politik, cerminan degradasi moral, profanitas esensi politik dan inkonsistensi perkawanan dari hulu hungga ke hilir sangat representatif untuk mengukur kelas kualitas politik di negeri ini. Cerminan historis Sunni-Syiah dirasa lebih baik walau terdapat pertumpahan darah di dalamnya, namun ada ketegasan perjuangan.
Namun demikian, pilihan ada di tangan kita semu. Apakah tetap dengan wajah “cengingisan haha-hihi” kesana kemari tanpa kejelasan, atau  kita berhadap-hadapan dengan jantan dan penuh ketegasan terhadap apa yang kita perjuangkan. Disinilah arah bangsa ini betul-betul ada pada pilihan kita. Mari kita pikirkan…!!!

Check Also

Kepengurusan PC IPNU IPPNU Kota Pontianak Resmi Dilantik

PONTIANAK – NU Khatulistiwa,  Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama …

Tinggalkan Balasan