Home / Berita / Banom NU Kalbar Serukan Tolak Permendikbud FDS

Banom NU Kalbar Serukan Tolak Permendikbud FDS

ORASI – Ketua PW IPNU Kalbar, Amin, berorasi dalam aksi damai menolak Permendikbud 23/2017 yang digelar bersama PW GP Ansor Kalbar dan PKC PMII Kalbar, di Tugu Digulist Untan, Pontianak, Jumat (11/8/2017). Sumber foto: Umar Faruq

PONTIANAK, NUKHATULISTIWA – Puluhan pelajar, mahasiswa, dan pemuda dari PW IPNU, PKC PMII, dan PW GP Ansor Kalbar menggelar aksi damai menolak Permendikbud Nomor 23 Tahun 3017 tentang Hari Sekolah, di Tugu Digulis Untan, Pontianak, Jumat (11/8/2017) pagi.

Penolakan dikarenakan kebijakan tersebut dinilai akan “menyiksa” siswa dan dapat merugikan lembaga pendidikan keagamaan.

“Karena dinilai menyiksa anak didik dan merugikan madrasah diniyah (madin) yang notabene pendidikan berbasis agama dan pendidikan moral,” tegas Koordinator lapangan, Kadafi, kepada awak media.

Ia menjelaskan, lahirnya kebijakan ini telah menimbulkan polemik. Dari sisi kultural, Permendikbud mengancam pendidikan karakter yang selama ini diajarkan di madin.

Gabungan organisasi Badan Otonom (Banom) NU Kalbar ini menyampaikan pernyataan sikap. Pertama, menolak secara tegas Permendikbud 23/2017. Kedua, mendesak Pemerintah Pusat, Daerah serta elemen lain untuk tegas bersuara membatalkan peraturan.

“Ketiga, meminta Pemerintah Daerah dari Gubernur, Bupati dan Wali Kota se-Kalbar untuk tidak membuat edaran kebijakan terkait Permendikbud dimaksud,” sebutnya.

Ketua PC PMII Kota Pontianak, Musolli, menambahkan dalam membuat kebijakan seharusnya Mendikbud mempertimbangkan berbagai hal seperti kesiapan sekolah-sekolah yang ada di daerah.

“Dari sisi sarana dan prasarana, masih banyak sekolah yang belum memadai. Masih banyak infrastruktur dan akses jalan yang rusak dan jarak tempuh ke sekolah begitu jauh. Dengan penambahan jam pengurangan hari dan penambahan jam belajar ini, tentu sangat memberatkan bahkan bisa dikatakan menyiksa siswa yang rumahnya jauh dari sekolah,” terangnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, Permendikbud ini menerapkan lima hari sekolah dan delapan jam belajar per harinya atau dikenal dengan full day schooll (FDS).

“Kalau FDS ini bertujuan untuk pendidikan karakter, maka pendidikan karakter yang sesungguhnya sudah berlangsung sejak lama melalui pondok pesantren dan madrasah. Kebijakan ini sama halnya ingin mematikan madrasah diniyah,” tegasnya.

Meski sudah ada pernyataan dari Presiden Joko Widodo, bahwa peraturan tersebut tidak berlaku wajib, Banom NU Kalbar tetap menuntut Permendikbud dihapus.

“Walaupun tidak diterapkan secara menyeluruh, jika ini tidak dihapus, besar kemungkinan suatu saat peraturan ini akan diwajibkan,” kata Musolli.

Usai menggelar aksi di Tugu Digulis Untan, Banom NU melanjutkan menyampaikan aspirasi mereka ke gedung Dewan Kalbar. Namun di sana, tak satupun dari anggota DPRD Kalbar yang muncul menemui mereka.

Banom NU berjanji akan menggelar aksi yang lebih besar jika dari pihak eksekutif maupun legislatif tak menggubris tuntutan penolakan Permendikbud. Aksi ditutup dengan pembacaan tahlil di beranda gedung Dewan Kalbar. (cil)

Tinggalkan Balasan