fbpx
Home / Berita / Fatwa dan Adab Bernegara

Fatwa dan Adab Bernegara

Ketua Lakpesdam NU Kota Pontianak, Budiyono. Ist

Budiyono, Ketua Lakpesdam NU Kota Pontianak

Kehidupan bermedia sosial masyarakat indonesia telah sampai fase yang mengkhawatirkan dalam aspek pemanfaatan dan penggunaannya. Tanpa mengesampingkan manfaat positifnya, sehingga Majelis Ulama Indonesia (MUI) harus turun tangan mengambil sikap dengan mengeluarkan fatwa yang tertuang dalam Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) fatwa adalah keputusan atau pendapat yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah, dengan kata lain yaitu nasihat orang alim. Fatwa MUI dapat berfungsi memberikan pedoman dalam menentukan suatu hukum berkaitan dengan keagamaan dan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, namun itu hanya berlaku bagi umat Islam semata dan tentunya tidak berimplikasi terhadap sistem hukum Indonesia. Jika merujuk kepada Undang-undang nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, kedudukan fatwa MUI bukan merupakan suatu jenis peraturan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Sebagaimana memandang fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan sebelumnya, saya tidak ingin memasuki wilayah kajian kedudukan fatwa dalam sistem hukum Indonesia maupun penilaian benar dan salah fatwa MUI. Karena untuk menilai isi fatwa itu, para alim ulama lebih memiliki kompetensi untuk melakukannya, tentu fatwa diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi DPR dalam merumuskan peraturan perundang-undangan. Memaknai fatwa hendaknya tidak berdasarkan kedudukannya semata, sebagian kecil masyarakat selama ini dalam memandang fatwa tak ubahnya seperti himbauan biasa karena dianggap tidak memiliki implikasi (sanksi) hukum, maka tidak ada kewajiban untuk mematuhinya. Padahal, bagi umat Islam fatwa bisa menjadi jawaban atas persoalan-persoalan ekonomi, hukum dan muamalah yang terjadi di masyarakat, keputusan diambil pun berdasarkan kajian al-qur’an dan Hadits melalui serangkaian metodologinya. Jadi, bagaimana seharusnya sikap umat islam dalam merespon fatwa tersebut?

Setiap orang memiliki kompetensi, referensi dan pemahaman beragam tentang ilmu keagamaan, kenyataan ini menghendaki munculnya respon beragam pula, faktor lain adalah perbedaaan “keyakinan” masing-masing terhadap fatwa yang dikeluarkan MUI. Sebelum membahas respon yang paling tepat dalam menyikapinya, sebaiknya perlu mengulas terlebih dahulu beberapa hal sebagai landasan bersikap. Sebelumnya kita simak dahulu pembelajaran tentang kisah yang terjadi antara pemimpin Nahdlatul Ulama, KH Idham Cholid dan pemimpin Muhammadiyah, Buya Hamka ketika itu sedang melakukan perjalanan ke tanah suci. Selama perjalanan menuju tanah suci di dalam sebuah kapal laut, saat melaksanakan sholat subuh berjamaah, para pengikut Nadhlatul Ulama heran karena KH Idham Cholid yang mempunyai kebiasaan menggunakan doa qunut dalam kesehariannya, malah tidak memakai doa qunut saat Buya hamka dan sebagian pengikut Muhammadiyah menjadi makmumnya.

Demikian pula sebaliknya, saat Buya Hamka mengimami Salat Subuh para pengikut Muhammadiyah merasa heran ketika Buya Hamka membaca doa qunut karena KH Idham Cholid dan sebagian pengikut NU menjadi makmumnya. Sikap toleransi yang dicontohkan oleh 2 (dua) Kyai besar tersebut merupakan manifestasi pembelajaran ta’dib/adab, beliau berdua tentu memiliki kompetensi keagamaan sangat mumpuni terkait amaliah masing-masing, namun betapa mulia sikap mereka dengan mengedepankan sikap menghormati meski terhadap sesuatu yang memiliki landasan kuat. Potensi manusia secara kognitif didapat melalui pengalaman, belajar dan proses interaksi sesama manusia, alam serta kepada sang pencipta. Pengetahuan atau pengalaman membentuk kepribadian yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan kehidupan. Tujuan pendidikan tidak hanya pembinaan kapasitas secara kognitif, namun perlu pembelajaran adab maupun moral. Ungkapan bijak “bagaikan sayur tanpa garam” sangat tepat jika disematkan kepada kaitan antara ilmu dan adab ini, setinggi apa pun ilmu pengetahuan yang dikuasai namun terasa kurang bahkan bisa tidak ada artinya jika mengabaikan adab.

Pakar pendidikan Syed Muhammad al-Naquib al Attas misalnya, ia mendefinisikan pengertian pendidikan Islam dengan beberapa istilah salah satunya yakni Ta’dib. Menurutnya, ta’dib adalah pengenalan dan pengakuan yang secara berangsur-angsur ditanamkan kepada manusia tentang tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu di dalam tatanan penciptaan sedemikian rupa, sehingga membimbing ke arah pengenalan dan pengakuan kekuasaan dan keagungan Tuhan di dalam tatanan wujud dan keberadaannya. Dalam definisi lain diartikan kepada proses mendidik yang lebih tertuju pada pembinaan dan penyempurnaan akhlaq atau budi pekerti peserta didik. Berarti orientasi ta’dib lebih terfokus pada upaya pembentukan pribadi yang berakhlaq mulia.

Tak sedikit umat islam bersikap antipati terhadap keputusan fatwa MUI dengan berbagai alasan. Selain fatwa tersebut tidak mengikat secara hukum yang berlaku di Negara Indonesia, penolakan didasari oleh ketidaksukaan terhadap “produk” tersebut, bahkan terdapat sebagian kecil masyarakat yang mengkritiknya secara “membabi buta” tanpa landasan kuat dan lebih parah lagi menghina, mencaci lembaga maupun ulama di dalam lembaga MUI. Setiap keputusan tentu tidak dapat memuaskan semua orang, tetapi harus proporsional berdasarkan prinsip keadilan dengan mempertimbangkan asas kebutuhan.

Menghormati keputusan fatwa adalah tindakan paling tepat sebagai warga Negara dan umat islam, dengan menghormati fatwa MUI menunjukkan moral yang baik tidak hanya kepada fatwa tersebut, selain itu sebagai bentuk adab kepada ulama, orang lebih tua dan pemerintah. Berbicara soal adab, Negara kita memiliki kearifan lokal yang menjadi ciri khas dalam bersikap dan bertindak, atau lebih dikenal sebagai “adat ke-timuran” yang tertanam dalam nilai-nilai pancasila. Kritik adalah keniscayaan, namun tata cara penyempaiannya harus tepat serta berlandaskan keilmuan yang mumpuni pula. Meski sadar akan kedudukan fatwa dalam sistem hukum di Indonesia, tidak lantas mengabaikan secara keseluruhan manfaatnya, bersikaplah secara bijak dan proporsional setidaknya dengan tidak berusaha membenarkan sesuatu yang kurang tepat atau salah. Mampu menahan diri untuk tidak mengajak, memaksa orang lain agar membenarkan pendapat pribadi yang sebenarnya dapat menimbulkan situasi kurang kondusif.

Tinggalkan Balasan