Home / Berita / Tak Salatkan Jenazah karena Beda Pandangan Politik, Azyumardi Azra: Sekampung Dosa

Tak Salatkan Jenazah karena Beda Pandangan Politik, Azyumardi Azra: Sekampung Dosa

Prof DR Azyumardi Azra. (Sumber foto: Istimewa)

 

JAKARTA, NUKHATULISTIWA – Banyaknya spanduk provokatif yang melarang umat Islam menyalatkan jenazah muslim lainnya lantaran perbedaan pandangan politik, membuat Majelis Ulama Islam (MUI) angkat bicara.

Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Azyumardi Azra mengatakan, meski di MUI belum membahas secara spesifik hal tersebut, tapi dari beberapa pengurus MUI sudah ada yang mengeluarkan pandangannya.

“Misalnya hari ini kita lihat, salah seorang dari Wakil Ketua Pertimbangan MUI, Profesor Nasarudin Umar, kan di Harian Media Indonesia juga sudah jelas ya. Bahwa spanduk-spanduk seperti itu, itu sebetulnya ya nggak cocoklah dengan apa yang sudah disepakati ataupun apa yang dielaborasi (dan) dirinci oleh para ulama yang otoritatif mengenai kewajiban menyelenggarakan (salat) jenazah muslim atau muslimat,” ujarnya saat diundang di salah satu stasiun televisi swasta di Jakarta, Senin (13/3/2017).

Ia menuturkan, kaum muslimin wajib menyalatkan jenazah saudara muslim lainnya. Pertama, memandikan, mengafani, menyalatkan lalu menguburkan.

“Jadi kalau ada yang menolak, itu dia kena dosa. Dan kalau misalnya sampai di satu kampung menolak, itu juga sekampung kena dosa,” ucapnya.

Lebih lanjut, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini menjelaskan, selama semasa hidup seorang muslim itu beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad, meskipun tidak menjalankan syariat, tetap dikatakan muslim.

“Dan oleh karena itu, wajib diselenggarakan (salat) jenazahnya,” katanya.

Perbedaan politik, ucapnya, tidak dapat meluruhkan kewajiban muslim untuk menyalatkan jenazah muslim lainnya.

“Tidak ada hubungannya. Sikap politik itu sesuatu hal yang lain. Pilihan atau sikap politik, tidak membatalkan hak seorang jenazah untuk diselenggarakan jenazahnya itu,” tegasnya.

Menurut Azra, spanduk pelarangan tersebut sangat jelas arahnya, semata untuk kepentingan politik. Politik partisan ini mengakibatkan hak-hak jenazah muslim yang seharusnya disalatkan, diabaikan begitu saja. “Itu melanggar ketentuan fikih. Jelas itu,” ujarnya.

“Itu jelas tidak bisa dilepaskan bahwa itu terkait dengan Pilkada (DKI Jakarta) putaran kedua ini,” timpal Azra.

Perbedaan pandangan politik seperti yang terjadi di Pilkada DKI Jakarta, kata Azra, semisal seorang muslim memilih calon pemimpinnya yang berbeda agama, tidak bisa kemudian disimpulkan orang tersebut dikategorikan munafik.

“Tidak ada hak dari seseorang muslim menilai keislaman, keimanan orang lain. Yang paling berhak menilai itu hanya Allah subhanahu wa ta’ala. Termasuk juga yang disebut-sebut munafik misalnya kan, tidak boleh disalatkan karena munafik misalkan. Apa ukuran munafiknya? Jadi tidak jelas ukurannya,” terangnya.

“Tapi ya karena memang kepentingannya adalah kepentingan politik partisan, jadi dipakai aja itu. Walaupun kasusnya beda misalnya dengan Abdullah bin Ubay yang dijadikan rujukan, Surah Attaubah 84 itu lain konteksnya. Dan sekarang ini lain konteksnya lagi. Konteksnya sekarang dalam konteks politik. Jadi tidak mengena sama sekali,” jelasnya.

“Masyarakat yang tidak tahu, bisa saja terpengaruh,” pungkas Azra.

Jangan Dinodai

Azra mengatakan, tak seharusnya rumah ibadah termasuk masjid dijadikan tempat untuk memajang ajakan yang bersifat politik seperti pada Pilkada. Jangankan di dalam, di lingkungan masjid itu tidak diperkenankan.

“Apalagi di dalam masjid, itu lebih nggak boleh lagi. Karena apa, setiap muslim dan muslimat itu harus menjaga kesucian masjid. Jangan masjid itu dijadikan tempat memobilisasi politik partisan, politik kekuasaan, politik Pilkada,” jelasnya.

Jika hal seperti ini terus berlanjut, terangnya, bukan tidak mungkin masjid menjadi sasaran kekerasan.

“Karena ada juga orang kan yang tidak suka dengan cara-cara seperti itu. Jadi ini sangat berbahaya, bukan hanya defisif, memecah belah, tapi juga bisa eksplosif (mudah meledak) seperti yang terjadi di banyak negara seperti Pakistan, kemudian di negara-negara di Timur Tengah. Itu terjadi hal seperti ini,” katanya.

“Nah kita kan nggak mau Indonesia menjadi seperti Pakistan, seperti Syiria atau seperti yang lain-lain, banyak negara yang kacau balau,” tutur Azra. (cil)

Tinggalkan Balasan