Home / Berita / Rentan Pesan Politis, Azyumardi Azra Usulkan Kualifikasi Penceramah

Rentan Pesan Politis, Azyumardi Azra Usulkan Kualifikasi Penceramah

Prof DR Azyumardi Azra. (Sumber foto: Istimewa)

 

JAKARTA, NUKHATULISTIWA – Konstelasi politik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di berbagai tempat, seakan menjadi magnet bagi setiap kalangan untuk ikut melebur ke dalamnya. Tak hanya masyarakat awam, pemuka agama sekalipun ikut tertarik memperbincangkannya. Bahkan, ada yang terbujuk menjadi “corong” penyampai pesan politik di berbagai kesempatan dakwah.

Hal tersebut tampak jelas di mana pemuka agama, langsung maupun tidak langsung, terlibat dalam kegiatan politik Pilkada sebagaimana yang terjadi di Pilkada DKI Jakarta saat ini. Lantaran perbedaan pandangan, acapkali pesan yang bersifat politis disampaikan ke jemaah agar tertarik mendukung salah satu kandidat.

Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sekaligus Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Azyumardi Azra mengatakan, terkait dengan kode etik dai, Dewan Majelis MUI telah membahas hal tersebut.

“Bahwa dakwah itu harus dikembalikan kepada prinsip yang ada di dalam Alquran,” ujarnya saat diundang salah satu stasiun televisi swasta di Jakarta, Senin (13/3/2017).

Ia menyebutkan, prinsip dakwah dalam Alquran itu dengan hikmah dan teladan.

Ud u ila sabili rabbika bil hikmah. Jadi, harus menyeru ke jalan Allah itu dengan cara yang bijak. Hikmah itu juga bersifat filosofis. Wal mauizatil hasanah, dengan pelajaran yang baik, contoh yang baik,” jelasnya.

“Dan kemudian kalau perlu, wa jadilhum billati hiya ahsan. Artinya, bermujadalah (berdiskusi) dengan baik,” terang Azra.

Dalam ajakan memilih pemimpin daerah, kata Azra, ajakan yang bersifat provokatif itu tidak dibenarkan.

“Itu termasuk ke dalam kategori ujaran kebencian. Saya memang mengusulkan bahwa ormas-ormas Islam termasuk juga MUI, agar diberikan peningkatan kualifikasi bagi para penceramah ini, para khatib,” ucapnya.

Ia menjelaskan, kualifikasi yang dimaksud adalah kemampuan pendai dalam pengetahuan keislaman berikut cara penyampaiannya.

“Jadi jangan misalnya isi (ceramah/khutbah)-nya itu kemudian memecah belah umat, memprovokasi sebahagian umat. Karena kalau kita lihat gejalanya di Indonesia ini, memang kebebasan berdakwah di Indonesia itu tidak digunakan dengan cara-cara bertanggungjawab oleh sebahagian khatib ataupun pendai,” katanya.

Azra menyebutkan, Indonesia merupakan satu dari sedikit negara yang membebaskan penceramah berdakwah di masjid ataupun majelis taklim tanpa perlu mengantongi surat izin khusus.

“(Tidak) seperti yang ada di Malaysia atau di Mesir dan di banyak negara lain. Nah, hemat saya kebebasan ini harus digunakan secara bertanggungjawab untuk membuat umat Islam itu lebih beriman, lebih berislam,” pintanya.

“Bukan menjadi orang yang pemarah, bukan orang yang membenci orang lain hanya karena berbeda pandangan politik misalnya,” pungkas Azra. (cil)

Tinggalkan Balasan