Home / Opini / Yang Radikal dan Yang Terjungkal

Yang Radikal dan Yang Terjungkal

Staf Pengajar pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Islam IAIN Pontianak, Ridwan.
Staf Pengajar pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Islam IAIN Pontianak, Ridwan.

Menyikapi gerakan 411 dan 212 sebagai respon runtutan terhadap pernyataan viral petahana yang juga kandidat “kuat” DKI 1, ada sebuah ungkapan yang menggelitik bahwa “Agama itu suci, dilecehkan sekalipun tidak akan mengurangi kesuciannya, tetapi jika ada yang berpolitik bawa agama, kenapa takut kotor?” Pernyataan tersebut tentu masih sumir sebab agama tanpa pemeluk seperti jasad tanpa ruh. Meski demikian, ekspresi pemeluk agama islam dalam laku diri, komunitas dan golongannya juga belum tentu sepenuhnya pure cermin dari ajaran agamanya. Syahwat keduniaan kadangkala lebih rumit tinimbang ajaran mulia agama. Ketak-terpisahan antara agama dan pemeluknya memunculkan beragam persepsi; dari yang paling negatif sampai yang paling positif, terhadap setiap gerakan perlawanan berbasis agama (baca: islam) atau populer dengan istilah gerakan islam politik di era kekinian.

Celakanya gerakan jalanan atau gerakan perlawanan berbasis agama cenderung disebut radikalisme dengan pemahaman yang berkonotasi negatif dan menakutkan. Pada posisi tersebut kuasa bahasa turut menentukan. Pengulangan istilah radikalisme dan lain-lain dengan makna negatif dan menakutkan memonopoli makna lain dari kosa kata radikalisme. Dalam rumusan ilmiahnya, Farish A. Noor memaknai radikal sebagai cara berfikir atau sikap untuk kembali ke nilai-nilai dasar agama sebagai protes atas status quo yang timpang (2006:11-13).Bahkan, jika ditelusuri dari akar katanya, radikalisme bermakna positif dan tidak ada kaitannya dengan fenomena negatif semisal militan, sangar dan ekstrimis dan penuh kekerasan. Karena itu, setiap pemeluk agama seyogyanya harus radikal tidak hanya sebagai pelestari keimanan tetapi menjadi tuntunan dalam pergaulan sosial sekaligus ruh perlawanan dalam memperjuangkan keadilan universal.

Ketidak-populeran makna radikalisme yang positif dan beradabsertamembiarkan makna negatif (negatif thinking) pada istilah radikalisme,memberikan penegasan bahwasetiap aksi gerakan agama semisal 411 dan 212, tak terkecuali gerakan islam Politik terjungkal dari misi sucinya, menjadi “remang”. Momentum elektoral pada kasus DKI turut memelesetkan persepsi umumbahwa aksi massa bela islam adalah gerakan intoleran, garis keras (hardliner), pemecah belah dan lain-lain. Slogan gerakan aksi damaidan super damaitak cukup memberikan jaminan bahwa aksi tersebut sekedar untuk mengawal proses hukum “penista” agama, kesan publik justeru sebaliknya,bahwa aksi tersebut untuk menekan pemerintah dan penegak hukum agar bekerja cepat, tanpa perduli pada tahapan proses hukum yang termaktub dalam regulasi yang berlaku.Asumsi umum terhadap aksi gerakan jalanan tersebut dinilai ingin menegakkan hukum terhadap “penista” agama dengan melanggar hukum melalui pemaksaan kehendak.

Ekspresi aksi gerakan islamis 411 dan 212 dalam kurun waktu PILKADA memang terkesan terlalu reaktif dan sangat politis. Reaktif karena pada persoalan-persoalan penindasan dan penghisapan ekonomi oleh kapitalis di bawah perlindungan penguasa sekuler, gerakan islamis tanpa suara.Penggusuran pedagang kaki lima, penggusuran rumah rakyat atas nama penataan dan keindahan, gerakan islamis juga tak bergeming. Di rembang sejumlah rakyat menolak pendirian pabrik semen, di pekan baru dan tanah borneo ekspansi sawit tak terbendung sehingga mempersempit tanah pertanian rakyat dan bahkan pembakaran lahan oleh perusahaan kapitalis yang menyesakkan nafas rakyat, belum lagi perlawanan rakyat Papua atas tambang freeport dan lain-lain, tak terdengar gerakan massif islamis untuk membela hak rakyat atas tanah dan penghidupan yang layak.Politis karena aksi gerakan islamis jalanan 411 dan 212 berlangsung dalam lingkar waktu pilkada yang tentu nuansa politiknya terkesan lebih kental dibandingkan tujuan pembelaan terhadap ajaran keagamaannya. Sebab di alam demokrasi kuatitas dukungan menentukan pemenang. Implikasinya, serangan terhadap terhadap calon tertentu sama dengan menggerus kuantiatas dukungannya dan menguntungkan calon lain.Spekulasi publik terhadap tujuan aksi tersebut semakin bias, karena ada semacam pemaksaan kehendak melalui gerakan jalanan tersebut untuk meminta kepastian agar si penista  ditangkap dan dipenjarakan sehingga tak bisa turut serta dalam kontestasi pilkada di DKI Jakarta.

Dan yang patut disayangkan adalah rasismeyang diobral tanpa malu-malu dan tuduhan kafir menjadi cemilan yang “dianggap” peneguh imanseperti yang dikumandangkan kelompok tertentu,tidaklah mencerminkan keumuman makna agung dari surah al-hujarat ayat 11,12 dan 13. Karena itu, ujaran rasisme dan tuduhan kafir kiranya termasuk suatu tindakan yang berangkatdari pemahaman agama yang “cetek” dan sekaligus mencederai kebhinekaan berbangsa yang telah terumuskan dalam bingkai 4 pilar kebangsaan.

Sesungguhnya agama, utamanya islam memberikan cara yang luhur dan bermartabat dalam menyelesaikan setiap persoalan kehidupan sebagaimana tersurat dalam surah al-imran 159. Realisasinya tentu untuk mencari titik-temu dari setiap persoalan dan saling memaafkan atas setiap kesalahan. Aksi jalanan bukan satu-satunya cara untuk menyelesaikan persoalan, apalagi dicederai dengan sikap anarkis, perusakan fasilitas umum yang menimbulkan ketakutan dan kecemasan khalayak. Kalkulasi taktis dan tehnis harus dilakukan sebelum setiap pekerjaan yang berkaitan dengan urusan publik menjadi keputusan, apalagi aksi tersebut atas nama agama sehingga peristiwa anarkis dan perusakan fasilitas umum terhindari. Seturut dengan itu, untaian kaedah fighiyah patut menjadi pegangan bahwa dlar’ul mafaasid muqaddamun ala jalbil mashalih. Jadi menghindari kerusakan harus didahulukan dari kebaikan yang didamba. Pada titik itulah gerakan aksi mengatasnamakan agama seyogyanya menentramkan dan menyejukkan, bukan justeru sebaliknya. Karenaagama sebagaimana ungkapan eksotis KH. Ahmad Dahlan sesungguhnya memberikan ketenangan dan kedamaian seperti harmonisasi gesekan biola. Selanjutnya,sebagai warga negara Indonesia, sudah sepatutnya mengamalkan Pancasila, utamanya sila ke 4 dalam menyelesaikan setiap sengketa antar individu, kelompok dan bahkan antar iman. Energi bangsa haruslah lebih bermanfaat untuk kepentingan yang lebih besar.

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang bermartabat, luhur dan berkeadaban. Merawat dan melestarikannya adalah tugas mulia. Problem kebangsaan yang terjadi pada hari-hari belakangan adalah krikil-krikil kecil dilandasan pacu cita menuju 1 abad berbangsa merdeka. Solidaritas, kebersamaan dihamparan kebhinekaan dan semangat perjuangan harus terus dipekikkan. Tanah negeri ini adalah tanah tumpuan, rakyat negeri ini adalah rakyat yang penuh kebajikan. Teruslah rajut persatuan, minimalisir setiap perbedaan guna menyemai benih perdamaian dengan alas hubbul wathan minal iman sebagaimana di gelorakan oleh KH. Hasyim Asy’ari untuk cita negeri baldlatun tayyibatun warabbun ghafur. (Ridwan)

Penulis adalah staf pengajar pada program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah IAIN Pontianak, Alumni Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Sumber: suarapemred

Tinggalkan Balasan